Ketua I Dewan Pimpinan Nasional Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (DPN MAPPI), Dewi Smaragdina menyampaikan bahwa Penilai harus bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman agar pekerjaan penilaian yang dijalankannya tetap eksis. Hal itu disampaikan dalam agenda Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I DPD MAPPI Sulawesi Maluku Papua (Sulamapua) di Fourpoints Hotel, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (11\/1\/2025) lalu.<\/p>\n
Di era ketidakpastian seperti saat ini, menurut Dewi, Penilai harus jeli dalam menjalankan bisnis melalui kantor jasa penilai publik (KJPP) yang dikeloanya. Penilai tidak harus mengandalkan pekerjaan penilaian yang datang dari stakeholders<\/em> perbankan, tapi banyak proyek penilaian yang bisa digarap.<\/p>\n Perempuan yang akrab disapa Ibu Dina ini mengungkapkan bahwa di Indonesia Bagian Timur sangat banyak potensi pekerjaan penilaian yang bisa digarap, mulai dari sektor sumber daya alam yang meliputi pertambangan, perikanan maupun hutan tropis.<\/p>\n \u201cDi Papua ada penambangan emas terbesar di dunia. Daerah Maluku memiliki perairan yang sangat luas dengan hasil laut yang melimpah. Hutan Merbau di Indonesia Bagian Timur juga menyimpan berbagai jenis kayu yang sangat berharga,\u201d terang Dewi.<\/p>\n Belum lagi, sambungnya, ada potensi pariwisata yang sangat indah di Indonesia Bagian Timur, yang bisa digarap juga. Ia mencontohkan pariwisata di Raja Ampat, Gili Terawang maupun berbagai lokasi wisata di Pulau Sumba.<\/p>\n Dewi juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Republik Indonesia memiliki concern<\/em> untuk pengelolaan nikel. Di Indonesia Bagian Timur setidaknya ada empat wilayah yang memiliki kekayaan nikel. Keempat daerah tersebut yakni sentra nikel di Maluku Utara, Pulau Gag di Provinsi Papua Barat, tambang nikel di Papua serta di Kawasan Industri Morowali yang dijadikan sebagai pusat pengelolaan nikel dan bahan baku stainless steel.<\/p>\n