Asta Cita ketiga yang masih ada kaitannya dengan penilaian yakni melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Dan poin keempat yakni penguatan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya.<\/p>\n
\u201cSustainability report<\/em> ini belum \u2018dikunci\u2019 oleh profesi apa pun, makanya kita mau ke arah sana. Kita buat dulu standarnya dan regulator nantinya bisa memasukkan Penilai sebagai yang ikut membuat report<\/em>,\u201d papar Wahyu.<\/p>\n Peluang kelima yakni terkait dengan pembangunan pedesaan, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Dalam hal ini, MAPPI juga telah berkomunikasi dan beraudiensi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar PBB P2 objek khusus dikerjakan oleh Penilai Publik, bukan oleh Penilai Pemda karena mereka belum cukup memiliki kompetensi untuk menilai objek khusus. Sedangkan objek umum dapat dikerjakan oleh Penilai Pemda.<\/p>\n \u201cDengan adanya kerjasama dengan Kemendagri dan Pemda, nanti bisa membuka peluang Penilai ikut andil di dalam pemerataan ekonomi melalui PBB P2,\u201d ujar dia.<\/p>\n Dan peluang keenam yakni di bidang bidang hukum, birokrasi dan pemberantasan korupsi. Beberapa waktu lalu MAPPI telah bekerja sama dengan Kejagung dalam pemberantasan korupsi. Selanjutnya, MAPPI juga akan menjajaki kolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia.<\/p>\n <\/p>\n Program 100 Hari DPN MAPPI<\/strong><\/p>\n Ketua Umum DPN MAPPI, Budi Prasodjo mengatakan bahwa kerjasama antara MAPPI dengan pihak ketiga ke depan akan semakin intens, baik dengan pemerintah, swasta, universitas dalam negeri maupun luar negeri.<\/p>\n Seiring dengan kebutuhan pelayanan terhadap anggota, lanjutnya, DPN akan mengelola asosiasi dengan pelayanan yang cepat, tanggap, efisien dan mampu mengantisipasi ketidakpastian dan kompleksitas di masa yang akan datang maupun di masa sekarang.<\/p>\n \u201cSolusinya adalah dengan digitalisasi sistem supaya lebih efisien, terintergrasi dan terkini. Semua bisa dipantau secara real time<\/em> dan terbuka,\u201d jelas Budi.<\/p>\n Sementara Ketua I DPN, Dewi Smaragdina mengatakan bahwa dalam program kerja selama 100 hari kepengurusan, DPN telah melakukan berbagai hal, antara lain penundaan Surat Keputusan (SK) Nomor 044 terkait dengan Revisi Besaran Kenaikan Iuran Anggota MAPPI. Lalu untuk realisasi program database nasional, DPN telah membentuk tim akselerasi percepatan database berupa Sistem Informasi Penilaian Nasional (SIPN) maupun Sistem Informasi Penilaian Daerah (SIPD).<\/p>\n \u201cDPN juga sudah melakukan reformasi kelembagaan kesekretariatan, bekerja sama dengan lembaga hukum dalam bentuk MoU, serta telah melakukan penyesuaian biaya pendidikan baik designasi maupun non-designasi,\u201d papar Dewi.<\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/Misi-Asta-Cita-300x169.png\")
<\/p>\n