Pontianak \u2013 Sejumlah Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) di Kalimantan Barat (Kalbar) mengalami kendala kurangnya sumber daya manusia (SDM) Penilai. Hal itu terjadi karena para Penilai beralih pekerjaan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau bekerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).<\/p>\n
Ketua Dewan Pengurus Daerah Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (DPD MAPPI) Kalimantan Barat (Kalbar) Cek Putra Handalan mengakui keterbatasan SDM masih menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh KJPP maupun MAPPI di daerah.<\/p>\n
\u201cPermasalahan yang dihadapi MAPPI adalah minimnya SDM, dimana kita bersaing dengan pemerintah terutama seleksi CPNS dan BUMN, sehingga teknisi yang dimiliki sudah bagus dan sudah lulus pendidikan akhirnya pindah ke tempat lain,\u201d ungkap Cek Putra Handalan saat memberikan sambutan pada agenda Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I DPD MAPPI Kalbar di Cafe Lim Kok Tong, Kota Pontianak pada Senin (20\/1).<\/p>\n
Cek juga pernah mendapatkan kabar dari sesama rekan Penilai bahwa ada cabang KJPP kesulitan untuk mendapatkan tenaga Penilai. Sebelumnya KJPP tersebut sudah memiliki dua orang Penilai tetapi kemudian dua orang tersebut tergiur dengan tawaran jabatan sebagai direktur di sebuah perseroan terbatas (PT).<\/p>\n
\u201cAkhirnya jadi kurang semangat untuk mendidik tenaga Penilai lagi dari awal karena kondisinya seperti itu. Nah itu juga menjadi tantangan yang dihadapi organisasi MAPPI di Kalbar,\u201d seloroh Cek.<\/p>\n
Selain masalah kerentanan Penilai beralih ke profesi lain, lanjut dia, pihaknya juga mengahadapi permasalahan lain yaitu banyaknya institusi eksternal MAPPI yang mengatur profesi Penilai. Ia menyebut misalnya seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan maupun Kementerian ATR\/BPN yang masing-masing mengeluarkan peraturan baru yang berbeda-beda.<\/p>\n
Menurut Cek, solusi terkait dengan banyaknya peraturan yang diterbitkan oleh masing-masing institusi itu adalah dengan mewujudkan Undang-Undang Penilai.<\/p>\n
Selain itu, sambungnya, Penilai juga dituntut menaikkan jenjang pendidikan, kompetensi dan skill<\/em> atau keahlian. Akan tetapi di sisi lain penghargaan terhadap profei Penilai semakin menurun.<\/p>\n \u201cUMP (upah minimum provinsi) karyawan naik, inflasi juga naik sehingga kita harus melakukan penyesuaian. Tapi kita lihat sekarang yang terjadi kepada Penilai justru sebaliknya. Jasa penilaian dituntut harus semakin cepat tetapi fee-<\/em>nya semakin murah sampai-sampai SIJ (Standar Imbalan Jasa) pun mau ada penyesuaian. IKJPP nampaknya mau menyesuaikan lagi tapi (nominalnya) malah turun,\u201d ungkap Cek.<\/p>\n \u00a0<\/strong><\/p>\n Penilai Berkarakter<\/strong><\/p>\n Sementara itu Ketua II Dewan Pimpinan Nasional (DPN) MAPPI, Wahyu Mahendra memberikan arahan strategi terkait dengan pengembangan SDM serta pentingnya sinkronisasi program kerja antara DPN dan DPD melalui program pendidikan. \u201cAda beberapa pendidikan yang terpusat dan ada juga pendidikan yang dapat dilaksanakan oleh DPD itu sendiri sehingga dapat meningkatkan kompetensi SDM (di daerah) tersebut\u201d papar Wahyu.<\/p>\n Selain bidang pendidikan, DPN juga menawarkan strategi kolaborasi dalam rangka pengembangan dan peningkatan kapabilitas organisasi. Kolaborasi yang dimaksud bentuknya adalah saling mendukung apa pun kegiatan yang dilakukan oleh DPN maupun DPD.<\/p>\n \u201cJadi bagaimana kita menjalankan kegiatan ini bersama-sama. Tidak bisa hanya dijalankan oleh pusat (DPN) dan tidak bisa hanya dilakukan oleh daerah (DPD),\u201d ujar Wahyu di hadapan para peserta Rakerda.<\/p>\n Dia juga menegaskan pentingnya kegiatan pendidikan yang selasar dengan visi MAPPI tentang profesi Penilai yang berkarakter. Oleh karena itu beberapa kegiatan yang akan diselenggarakan oleh MAPPI pada tahun 2025 ini akan banyak bersinggungan dengan visi tersebut.<\/p>\n Agenda Rakerda I DPD MAPPI Kalbar antara lain membahas tentang kegiatan yang akan dilaksanakan pada masa-masa mendatang. Peserta Rakerda adalah seluruh pengurus yang ada di lini DPD MAPPI Kalbar, DPN serta dihadiri juga oleh Wakil Sekretaris II, Taufan Bachtiar.<\/p>\n