![\"\"](\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Sosialisasi-Penilai-Pertanahan-300x200.jpeg\")
Peran Strategis Penilai<\/strong><\/p>\n Budi mengutip data dari Kementerian Keuangan yang menunjukkan peran strategis penilai tidak hanya di sektor pertanahan, tetapi juga sektor keuangan dan profesi penunjang lainnya, seperti penentuan lelang, harta gono-gini, hingga laporan keuangan.<\/p>\n Menurut data tersebut, setiap tahun nilai yang dicatatkan oleh Penilai Publik dari KJPP yang berada di bawah MAPPI mencapai antara Rp 10 ribu triliun hingga Rp 12 ribu triliun per tahun. Sementara kekayaan negara tercatat sebesar Rp 14 ribu triliun. \u201cArtinya 80 persen peran Penilai Publik di KJPP ini sangat signifikan,\u201d kata Budi.<\/p>\n Ia menyebut seluruh langkah DPN dilakukan secara bertahap dan persuasif, baik secara verbal maupun administratif. Di antaranya bertemu dengan Wakil Menteri ATR\/BPN, Wakil Menteri Keuangan, audiensi dengan Kementerian Hukum dan Kementerian Ekonomi Kreatif, hingga DPR RI Komisi XI untuk mendorong percepatan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penilai.<\/p>\n \u201cMenteri Ekraf mendukung kita dan beliau berjanji untuk berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan Menteri Keuangan untuk segera meluncurkan UU tentang Penilai,\u201d ujar Budi.<\/p>\n Selain itu, DPN juga menyiapkan langkah judicial review<\/em> terhadap UU KUHP pasal 20; UU No.2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum pasal 32 dan 38 agar proses pemeriksaan administrasi terhadap Profesi Penilai didahulukan dibandingkan proses pidananya, serta POJK 40\/2019 dan POJK 3\/2022 terkait batasan penilai internal sebesar Rp 10 miliar.<\/p>\n \u201cAgar semua langkah yang kita lakukan tercatat oleh negara bahwa kita ini punya peran strategis dalam kemajuan ekonomi,\u201d kata dia.<\/p>\n <\/p>\n Risiko Perbedaan Interpretasi<\/strong><\/p>\n Ketua Kompartemen Penilai Pertanahan MAPPI, Dzikri Ashary menegaskan Penilai Publik yang terdaftar sebagai Penilai Pertanahan memiliki peran strategis dalam memastikan nilai tanah yang dihasilkan bersifat objektif, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<\/p>\n Menurut Dzikri, pembaruan regulasi serta perkembangan standar dan metodologi penilaian menuntut adanya pemahaman yang seragam dan mutakhir di kalangan Penilai Publik. Tanpa keselarasan tersebut, terdapat potensi perbedaan interpretasi dan ketidaksesuaian penerapan standar.<\/p>\n \u201cKurangnya pemahaman yang selaras dapat berpotensi menimbulkan risiko administratif maupun hukum. Karena itu, diperlukan sosialisasi sebagai sarana penyampaian informasi, klarifikasi kebijakan serta penyamaan persepsi kepada Penilai Publik yang terdaftar sebagai Penilai Pertanahan,\u201d pungkas Dzikri.<\/p>\n Sosialisasi yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengawasan dan Pembinaan Profesi Keuangan (DPPPK) Kementerian Keuangan RI bekerja sama dengan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) dan Lembaga Aset Manajemen Negara (LMAN) ini dirancang untuk Penilai Publik yang terdaftar di Kementerian Agraria dan Tata Ruang\/Badan Pertanahan Nasional (ATR\/BPN), terutama yang aktif memberikan jasa penilaian untuk tujuan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.<\/p>\n Tujuan kegiatan ini mencakup pemberian pemahaman komprehensif mengenai kebijakan dan regulasi terkini terkait penilaian pertanahan, penyamaan persepsi dan interpretasi dalam penerapan standar serta metodologi, hingga peningkatan kompetensi dan profesionalisme Penilai Publik.<\/p>\n Turut hadir dalam sosialisasi yakni Analis Keuangan Negara Ahli Madya Direktorat Pengawasan dan Pembinaan Profesi Keuangan (DPPPK) Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, <\/em>Ririn Septiani, yang dalam kesempatan tersebut menyampaikan pidato kunci dari Direktur PPPK, Erawati.<\/p>\n Sosialisasi ini antara lain menghadirkan narasumber dari berbagai institusi yang berkaitan dengan penilaian pertanahan, seperti Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Rustanto, yang membawakan materi Pendanaan Tanah PSN oleh LMAN<\/em>; Pemeriksa Ahli Madya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, M. Yusuf John menyampaikan materi Tata Kelola Penilaian dalam Pengadaan Tanah PSN<\/em>; Kepala Subdirektorat Pengadaan Tanah, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Prabandityo Triwibowo mempresentasikan tentang Peran Kementerian PU dalam Pengadaan Tanah untuk PSN<\/em>.<\/p>\n