Sekretaris IKJPP, Deni Agustino menjelaskan bahwa beberapa waktu lalu, Dewan Pengurus Nasional (DPN) dan IKJPP menerbitkan surat keputusan bersama (SKB) tentang kepatuhan terhadap SIJ. Instrumen tersebut disebut sebagai upaya menjaga martabat dan integritas profesional penilai serta mencegah praktik dumping.<\/p>\n
Ia menegaskan biaya jasa penilaian wajib mengacu pada SIJ sesuai SPI 103 dan KEPI 5.0 tentang Panduan Prinsip Dasar Etik. Tujuan SKB, kata dia, antara lain menegaskan kewajiban kepatuhan terhadap SIJ, menjaga standar profesionalisme dan etika, mencegah pelanggaran dalam penetapan fee, serta memberikan dasar penegakan sanksi. Setiap aduan pelanggaran akan diproses oleh IKJPP dan Dewan Penilai.<\/p>\n
![\"\"](\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/WhatsApp-Image-2026-04-08-at-10.17.03-300x225.jpeg\")
<\/p>\n
<\/p>\n
Revisi SPM<\/strong><\/p>\n Dalam forum yang sama, tim revisi Standar Pengendalian Mutu (SPM) memaparkan perkembangan pembaruan regulasi internal. Anggota tim revisi SPM, Aris Subkhan Mashuri, mengatakan pembahasan telah dimulai sejak Januari 2025 dengan melibatkan Direktorat Pengawasan dan Pembinaan Profesi Keuangan (DPPPK), DPN dan IKJPP. Proses tersebut meliputi penggalian permasalahan, penyusunan draf, serta konsultasi kepada DPN, KPSPI, dan Dewan Penilai.<\/p>\n Revisi dilakukan karena tingkat kepatuhan terhadap SPM 2014 pada periode 2019\u20132024 dinilai masih rendah, yakni hanya 25 persen. \u201cSPM 2014 sada 145 ketentuan yang diringkas menjadi 89 ketentuan. Bukan berarti ketika disederhanakan mutunya turun, tetapi justru untuk memudahkan dalam menjaga standar mutu,\u201d kata Aris.<\/p>\n Ia menjelaskan penyederhanaan dilakukan tanpa mengurangi mutu dan level kepatuhan, dengan penekanan pada standar umum. Tim revisi SPM antara lain melakukan peringkasan kalimat agar mudah dipahami, serta penghapusan pengulangan kebijakan. Public hearing<\/em> juga direncanakan pada Mei 2026 dan sosialisasi kepada anggota juga akan dimulai pada Juni 2026.<\/p>\n Sementara itu, Koordinator Pusat Data Properti MAPPI, Fauzan Favian, memaparkan perkembangan penerapan sistem informasi pangkalan data (SIPD). Ia menyebut latar belakang pembuatan SPID lantaran MAPPI yang telah berdiri lebih dari 40 tahun, hingga saat ini belum memiliki sistem database properti terintegrasi, padahal volume penilaian dan data yang dihasilkan sangat besar.<\/p>\n Menurut dia, tantangan terbesar profesi penilai saat ini adalah ketiadaan data berkualitas dan terstandar. Perbedaan kualitas dan standar data antar-KJPP berpotensi menimbulkan inkonsistensi nilai. Selain itu, dokumentasi dan penyimpanan data juga dinilai belum memadai, sementara kebutuhan riset dan publikasi semakin mendesak.<\/p>\n Lebih lanjut Fauzan memaparkan bahwa SIPD awalnya disusun untuk penilaian pertanahan, namun ke depan juga mempertimbangkan ketentuan OJK terkait validasi data. Dalam implementasinya, ke depan MAPPI akan menerapkan Pemeriksaan Standar Data (PSD) untuk memastikan kesesuaian struktur, teknis dan kualitas data.<\/p>\n \u201cAspek teknis mencakup penulisan dan format, sedangkan aspek konten memastikan konsistensi substansi, termasuk kesesuaian foto, lokasi, dan administrasi,\u201d ujarnya.<\/p>\n Fauzan menegaskan bahwa melalui SIPD ini, MAPPI bukan untuk mengambil database anggota, melainkan memfasilitasi dengan membangun database secara kolektif. Setiap data akan melalui proses validasi dan review oleh validator serta approver sesuai kompartemen. Ia berharap dalam satu hingga dua tahun ke depan, MAPPI memiliki database yang dapat dimanfaatkan anggota sebagai data pendukung maupun hasil analisis.<\/p>\n \u201cBenefitnya, kita punya dokumentasi data yang strategis untuk kepentingan riset maupun untuk pemenuhan regulasi. Konsistensi penilaian bisa kita lihat dalam 2\u20135 tahun ke depan karena kita punya standar sendiri,\u201d ujar Fauzan.<\/p>\n Selain para pengurus dan badan organisasi MAPPI, acara halalbihalal ini juga turut dihadiri oleh para tamu undangan seperti Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya; Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang\/Badan Pertanahan Nasional (ATR\/BPN), Ossy Dermawan; Direktur DPPPK, Erawati; sejumlah pejabat kementerian, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pengurus asosiasi profesi keuangan lainnya, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK).<\/p>\n Dalam kesempatan yang sama juga dilakukan penandatanganan pakta integritas tentang kepatuhan terhadap standar imbalan jasa (SIJ) yang dilakukan oleh anggota IKJPP \u2013 MAPPI yang juga pimpinan rekan KJPP se-Indonesia.<\/p>\n <\/p>\n Penulis : Farid Syah<\/p>\n Editor : Eka Vanda<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"