{"id":1924,"date":"2026-06-02T23:06:13","date_gmt":"2026-06-02T16:06:13","guid":{"rendered":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/?p=1924"},"modified":"2026-06-02T23:06:13","modified_gmt":"2026-06-02T16:06:13","slug":"ketika-profesi-penilai-diawasi-tanpa-dilindungi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/2026\/06\/02\/ketika-profesi-penilai-diawasi-tanpa-dilindungi\/","title":{"rendered":"Ketika Profesi Penilai Diawasi Tanpa Dilindungi"},"content":{"rendered":"

Oleh: Zainal Aqli, ST, MAPPI (Cert.)<\/strong><\/p>\n

Penilai Publik, Mahasiswa MMPP USU dan Sekretaris DPD MAPPI Kalselteng<\/em><\/p>\n

\"\"
Zainal Aqli<\/figcaption><\/figure>\n

Profesi Penilai Publik merupakan salah satu profesi strategis yang memiliki peran penting dalam menjaga kredibilitas berbagai aktivitas ekonomi dan pembangunan nasional. Hasil penilaiannya menjadi dasar pengambilan keputusan dalam sektor perbankan, pasar modal, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, pengelolaan aset negara, restrukturisasi perusahaan, perpajakan, hingga penyelesaian sengketa hukum. Dengan posisi yang demikian penting, tuntutan terhadap kualitas, independensi dan akuntabilitas profesi penilai terus meningkat dari waktu ke waktu.<\/p>\n

Dalam konteks tersebut, lahirnya Standar Pengendalian Mutu (SPM) 2025\u2014edisi revisi\u2014patut diapresiasi sebagai langkah maju dalam memperkuat tata kelola profesi. SPM mendorong setiap Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk membangun Sistem Pengendalian Mutu (SisPM) yang lebih terstruktur, terdokumentasi, dan berbasis risiko. Melalui SPM, seluruh proses penugasan mulai dari penerimaan pekerjaan, pengelolaan risiko, pelaksanaan penilaian, review<\/em>, pengarsipan, hingga penelaahan mutu diwajibkan memiliki jejak administrasi dan dokumentasi yang jelas.<\/p>\n

Dari perspektif tata kelola profesi, kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat. Profesi penilai memang harus mampu menunjukkan bahwa setiap opini nilai yang dihasilkan disusun melalui proses yang sistematis, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun di balik semangat peningkatan mutu tersebut, terdapat pertanyaan yang semakin sering muncul di kalangan praktisi penilaian: apakah profesi penilai telah memperoleh perlindungan hukum yang sebanding dengan semakin ketatnya pengawasan yang diterapkan?<\/p>\n

Pertanyaan tersebut menjadi relevan karena dalam beberapa tahun terakhir profesi penilai tidak hanya menghadapi tuntutan peningkatan kualitas, tetapi juga meningkatnya risiko hukum yang menyertai setiap penugasan. Berbagai kasus yang berkaitan dengan kredit bermasalah, pengadaan tanah, pengelolaan aset negara, maupun dugaan kerugian keuangan negara menunjukkan bahwa laporan penilaian sering kali menjadi salah satu dokumen yang pertama kali ditarik untuk diperiksa ketika suatu permasalahan muncul.<\/p>\n

Pada titik inilah paradoks profesi penilai mulai terlihat. Di satu sisi, penilai dituntut untuk semakin transparan dan profesionalitasnya terdokumentasi melalui implementasi SisPM. Namun di sisi lain, profesi ini belum memiliki payung hukum yang secara tegas memberikan batas perlindungan terhadap pelaksanaan professional judgment<\/em> yang dilakukan secara independen dan sesuai standar.<\/p>\n

Secara konseptual, SisPM sebenarnya dirancang untuk menjadi instrumen perlindungan profesi. Seluruh tahapan pekerjaan terdokumentasi sehingga apabila suatu saat terjadi sengketa atau pemeriksaan, penilai dapat menunjukkan bahwa proses penilaian telah dilakukan sesuai dengan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI), Standar Penilaian Indonesia (SPI), dan prosedur yang berlaku. Dengan kata lain, SisPM seharusnya menjadi tameng profesional.<\/p>\n

Namun dalam praktik penegakan hukum, keberadaan dokumentasi yang semakin lengkap juga berarti semakin luasnya ruang untuk melakukan audit forensik terhadap pekerjaan penilai. Setiap kertas kerja, setiap revisi laporan, setiap catatan reviewer<\/em>, bahkan setiap kekurangan administrasi dapat menjadi objek pemeriksaan. Dalam kondisi tertentu, kesalahan administratif yang sesungguhnya tidak memengaruhi substansi penilaian berpotensi ditafsirkan secara luas sebagai bentuk kelalaian profesional atau bahkan indikasi perbuatan melawan hukum.<\/p>\n

 <\/p>\n

Batas yang Masih Abu-abu<\/strong><\/p>\n

Persoalan utama bukan terletak pada SisPM itu sendiri, melainkan pada belum jelasnya batas antara pelanggaran etik, kelalaian profesional, dan tindak pidana. Ketiga konsep tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dan seharusnya diperlakukan secara berbeda pula.<\/p>\n

Pelanggaran etik merupakan persoalan disiplin profesi yang penyelesaiannya berada dalam ranah organisasi profesi. Kelalaian profesional merupakan persoalan kompetensi atau kehati-hatian profesional yang umumnya menjadi objek pembinaan, sanksi administratif, atau tanggung jawab perdata. Sementara tindak pidana mensyaratkan adanya unsur kesengajaan, rekayasa, manipulasi, kolusi, suap, atau tindakan melawan hukum yang dilakukan secara sadar.<\/p>\n

Masalahnya, dalam berbagai kasus yang berkaitan dengan dugaan kerugian negara, batas antara ketiga kategori tersebut sering kali menjadi kabur. Tidak jarang suatu perbedaan opini nilai atau kekurangan dokumentasi diperlakukan seolah-olah memiliki konsekuensi pidana yang sama dengan tindakan fraud<\/em> yang disengaja. Akibatnya, muncul kekhawatiran bahwa profesi penilai dapat menjadi rentan terhadap kriminalisasi ketika suatu kebijakan, proyek, atau transaksi di kemudian hari menimbulkan persoalan.<\/p>\n

Kondisi tersebut semakin kompleks karena profesi penilai pada hakikatnya bekerja menghasilkan opini profesional. Nilai pasar bukanlah angka absolut yang dapat diuji seperti hasil pengukuran laboratorium. Nilai pasar merupakan estimasi yang dibentuk berdasarkan data, kondisi pasar, asumsi, dan pertimbangan profesional pada tanggal penilaian tertentu. Oleh karena itu, perbedaan opini antara dua penilai yang kompeten dan independen merupakan hal yang lazim terjadi dalam praktik penilaian di seluruh dunia.<\/p>\n

Dalam lingkungan profesi yang sehat, suatu opini profesional seharusnya dinilai berdasarkan proses yang digunakan untuk menghasilkan opini tersebut, bukan semata-mata berdasarkan hasil akhirnya. Selama proses penilaian dilakukan secara independen, menggunakan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan, didukung data yang memadai, serta sesuai dengan standar profesi, maka perbedaan hasil penilaian seharusnya tidak otomatis dipandang sebagai bentuk pelanggaran hukum.<\/p>\n

 <\/p>\n

Urgensi Undang-Undang Penilai<\/strong><\/p>\n

Sayangnya, hingga saat ini Indonesia belum memiliki Undang-Undang Penilai yang secara komprehensif mengatur kedudukan profesi, standar perlindungan hukum, mekanisme pertanggungjawaban profesi, serta batas yang jelas antara kesalahan profesional dan tindak pidana. Akibatnya, profesi penilai berada dalam situasi yang unik: diawasi secara ketat, dibebani tanggung jawab publik yang besar, namun belum memiliki landasan hukum yang memadai untuk melindungi pelaksanaan tugas profesinya.<\/p>\n

Padahal profesi-profesi lain yang memiliki dampak signifikan terhadap kepentingan publik telah memperoleh pengaturan hukum yang lebih kuat. Dokter memiliki Undang-Undang Praktik Kedokteran. Notaris memiliki Undang-Undang Jabatan Notaris. Advokat memiliki Undang-Undang Advokat. Akuntan Publik memiliki Undang-Undang Akuntan Publik. Sementara profesi penilai yang turut menentukan nilai aset bernilai miliaran bahkan triliunan rupiah masih bergantung pada pengaturan yang tersebar dalam berbagai regulasi sektoral.<\/p>\n

Karena itu, pembahasan mengenai SPM seharusnya tidak berhenti pada persoalan kepatuhan administrasi semata. SPM justru menunjukkan bahwa profesi penilai telah berkembang menjadi profesi yang semakin matang dan memiliki sistem pengendalian yang semakin baik. Pertanyaan berikutnya adalah apakah perkembangan tersebut telah diimbangi oleh perlindungan hukum yang memadai dari negara.<\/p>\n

Urgensi Undang-Undang Penilai bukanlah upaya untuk menciptakan kekebalan hukum bagi profesi. Sebaliknya, Undang-Undang Penilai diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum, memperjelas batas pertanggungjawaban profesi, serta membangun mekanisme yang adil dalam membedakan antara kesalahan profesional, pelanggaran etik, dan tindak pidana.<\/p>\n

Pada akhirnya, tujuan utama profesi penilai adalah menjaga kepercayaan publik. Namun kepercayaan publik tidak hanya dibangun melalui standar mutu dan pengawasan yang ketat. Kepercayaan juga dibangun melalui kepastian hukum yang memungkinkan penilai menjalankan judgment<\/em> profesionalnya secara independen tanpa dibayangi kekhawatiran bahwa setiap perbedaan opini dapat berujung pada kriminalisasi.<\/p>\n

SPM 2025 adalah langkah maju bagi profesi. Namun agar profesi penilai benar-benar mampu menjalankan perannya secara optimal dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional, diperlukan langkah yang lebih besar, yaitu menghadirkan Undang-Undang Penilai sebagai fondasi perlindungan hukum profesi. Sebab tidak ada profesi yang dapat berkembang secara sehat apabila diawasi secara ketat, tetapi tidak dilindungi secara memadai.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Oleh: Zainal Aqli, ST, MAPPI (Cert.) Penilai Publik, Mahasiswa MMPP USU dan Sekretaris DPD MAPPI Kalselteng Profesi Penilai Publik merupakan salah satu profesi strategis yang memiliki peran penting dalam menjaga … Read More<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"yoast_head":"\nKetika Profesi Penilai Diawasi Tanpa Dilindungi - Media Penilai<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/2026\/06\/02\/ketika-profesi-penilai-diawasi-tanpa-dilindungi\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_US\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Ketika Profesi Penilai Diawasi Tanpa Dilindungi - Media Penilai\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Oleh: Zainal Aqli, ST, MAPPI (Cert.) Penilai Publik, Mahasiswa MMPP USU dan Sekretaris DPD MAPPI Kalselteng Profesi Penilai Publik merupakan salah satu profesi strategis yang memiliki peran penting dalam menjaga … Read More\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/2026\/06\/02\/ketika-profesi-penilai-diawasi-tanpa-dilindungi\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Media Penilai\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2026-06-02T16:06:13+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Zainal-Aqli-201x300.jpeg\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Written by\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"5 minutes\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/2026\/06\/02\/ketika-profesi-penilai-diawasi-tanpa-dilindungi\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/2026\/06\/02\/ketika-profesi-penilai-diawasi-tanpa-dilindungi\/\"},\"author\":{\"name\":\"\",\"@id\":\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/#\/schema\/person\/d04b5097497b2c2abe5148c3b0c832e4\"},\"headline\":\"Ketika Profesi Penilai Diawasi Tanpa Dilindungi\",\"datePublished\":\"2026-06-02T16:06:13+00:00\",\"dateModified\":\"2026-06-02T16:06:13+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/2026\/06\/02\/ketika-profesi-penilai-diawasi-tanpa-dilindungi\/\"},\"wordCount\":1041,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/#organization\"},\"articleSection\":[\"Opini\"],\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/2026\/06\/02\/ketika-profesi-penilai-diawasi-tanpa-dilindungi\/#respond\"]}]},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/2026\/06\/02\/ketika-profesi-penilai-diawasi-tanpa-dilindungi\/\",\"url\":\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/2026\/06\/02\/ketika-profesi-penilai-diawasi-tanpa-dilindungi\/\",\"name\":\"Ketika Profesi Penilai Diawasi Tanpa Dilindungi - Media Penilai\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/#website\"},\"datePublished\":\"2026-06-02T16:06:13+00:00\",\"dateModified\":\"2026-06-02T16:06:13+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/2026\/06\/02\/ketika-profesi-penilai-diawasi-tanpa-dilindungi\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/2026\/06\/02\/ketika-profesi-penilai-diawasi-tanpa-dilindungi\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/2026\/06\/02\/ketika-profesi-penilai-diawasi-tanpa-dilindungi\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Ketika Profesi Penilai Diawasi Tanpa Dilindungi\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/#website\",\"url\":\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/\",\"name\":\"Media Penilai\",\"description\":\"\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":\"required name=search_term_string\"}],\"inLanguage\":\"en-US\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/#organization\",\"name\":\"Media Penilai\",\"url\":\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/#\/schema\/logo\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/logo.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/logo.png\",\"width\":1998,\"height\":307,\"caption\":\"Media Penilai\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/#\/schema\/logo\/image\/\"}},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/#\/schema\/person\/d04b5097497b2c2abe5148c3b0c832e4\",\"name\":\"\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/84ae69bfdc2dbab38851772c11f441e5?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/84ae69bfdc2dbab38851772c11f441e5?s=96&d=mm&r=g\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\"],\"url\":\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/author\/mappi-admin\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Ketika Profesi Penilai Diawasi Tanpa Dilindungi - Media Penilai","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/2026\/06\/02\/ketika-profesi-penilai-diawasi-tanpa-dilindungi\/","og_locale":"en_US","og_type":"article","og_title":"Ketika Profesi Penilai Diawasi Tanpa Dilindungi - Media Penilai","og_description":"Oleh: Zainal Aqli, ST, MAPPI (Cert.) Penilai Publik, Mahasiswa MMPP USU dan Sekretaris DPD MAPPI Kalselteng Profesi Penilai Publik merupakan salah satu profesi strategis yang memiliki peran penting dalam menjaga … Read More","og_url":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/2026\/06\/02\/ketika-profesi-penilai-diawasi-tanpa-dilindungi\/","og_site_name":"Media Penilai","article_published_time":"2026-06-02T16:06:13+00:00","og_image":[{"url":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Zainal-Aqli-201x300.jpeg"}],"twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Written by":"","Est. reading time":"5 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/2026\/06\/02\/ketika-profesi-penilai-diawasi-tanpa-dilindungi\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/2026\/06\/02\/ketika-profesi-penilai-diawasi-tanpa-dilindungi\/"},"author":{"name":"","@id":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/#\/schema\/person\/d04b5097497b2c2abe5148c3b0c832e4"},"headline":"Ketika Profesi Penilai Diawasi Tanpa Dilindungi","datePublished":"2026-06-02T16:06:13+00:00","dateModified":"2026-06-02T16:06:13+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/2026\/06\/02\/ketika-profesi-penilai-diawasi-tanpa-dilindungi\/"},"wordCount":1041,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/#organization"},"articleSection":["Opini"],"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/2026\/06\/02\/ketika-profesi-penilai-diawasi-tanpa-dilindungi\/#respond"]}]},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/2026\/06\/02\/ketika-profesi-penilai-diawasi-tanpa-dilindungi\/","url":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/2026\/06\/02\/ketika-profesi-penilai-diawasi-tanpa-dilindungi\/","name":"Ketika Profesi Penilai Diawasi Tanpa Dilindungi - Media Penilai","isPartOf":{"@id":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/#website"},"datePublished":"2026-06-02T16:06:13+00:00","dateModified":"2026-06-02T16:06:13+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/2026\/06\/02\/ketika-profesi-penilai-diawasi-tanpa-dilindungi\/#breadcrumb"},"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/2026\/06\/02\/ketika-profesi-penilai-diawasi-tanpa-dilindungi\/"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/2026\/06\/02\/ketika-profesi-penilai-diawasi-tanpa-dilindungi\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Ketika Profesi Penilai Diawasi Tanpa Dilindungi"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/#website","url":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/","name":"Media Penilai","description":"","publisher":{"@id":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/?s={search_term_string}"},"query-input":"required name=search_term_string"}],"inLanguage":"en-US"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/#organization","name":"Media Penilai","url":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/logo.png","contentUrl":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/logo.png","width":1998,"height":307,"caption":"Media Penilai"},"image":{"@id":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/#\/schema\/logo\/image\/"}},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/#\/schema\/person\/d04b5097497b2c2abe5148c3b0c832e4","name":"","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/84ae69bfdc2dbab38851772c11f441e5?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/84ae69bfdc2dbab38851772c11f441e5?s=96&d=mm&r=g"},"sameAs":["https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id"],"url":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/author\/mappi-admin\/"}]}},"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1924"}],"collection":[{"href":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1924"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1924\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1926,"href":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1924\/revisions\/1926"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1924"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1924"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1924"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}