{"id":1971,"date":"2026-08-27T07:00:12","date_gmt":"2026-08-27T00:00:12","guid":{"rendered":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/?p=1971"},"modified":"2026-08-26T23:45:10","modified_gmt":"2026-08-26T16:45:10","slug":"second-opinion-bukan-alat-vonis-atas-selisih-nilai","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/2026\/08\/27\/second-opinion-bukan-alat-vonis-atas-selisih-nilai\/","title":{"rendered":"Second Opinion Bukan Alat Vonis atas Selisih Nilai"},"content":{"rendered":"

Oleh: Zainal Aqli, ST, MAPPI (Cert.)
\n<\/strong>Rekan KJPP SISCO, Mahasiswa MMPP USU dan Sekretaris DPD MAPPI Kalselteng<\/em><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah perkara yang melibatkan profesi penilai mulai menarik perhatian publik. Salah satu pola yang berulang adalah munculnya perbedaan nilai antara hasil penilaian awal dengan hasil second opinion<\/em> (SO), yang kemudian dijadikan salah satu dasar untuk mempertanyakan kualitas, kewajaran, bahkan legalitas suatu penilaian.<\/p>\n

Perbedaan tersebut tidak berhenti pada perdebatan teknis-profesional, tetapi berkembang menjadi pemeriksaan hukum, dugaan kerugian negara, hingga proses pidana.<\/p>\n

Fenomena ini memunculkan pertanyaan, apakah perbedaan hasil penilaian dapat secara otomatis ditafsirkan sebagai kesalahan? Lebih jauh lagi, apakah selisih nilai antara penilaian awal dan second opinion<\/em> dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya perbuatan melawan hukum?<\/p>\n

Jawaban atas pertanyaan tersebut tidak hanya penting bagi profesi penilai, tetapi juga bagi regulator, auditor, aparat penegak hukum, akademisi dan seluruh pihak yang menggunakan hasil penilaian sebagai dasar pengambilan keputusan. Sebab yang sedang dipertaruhkan bukan semata-mata angka dalam laporan penilaian, melainkan bagaimana negara memahami dan memperlakukan Penilai yang bekerja berdasarkan keahlian dan professional judgment<\/em>.<\/p>\n

 <\/p>\n

Opini Profesional Bukan Kebenaran Absolut<\/strong><\/p>\n

Untuk memahami persoalan ini secara proporsional, lebih baik kita kembali pada hakikat penilaian itu sendiri.<\/p>\n

Dalam Standar Penilaian Indonesia (SPI) maupun praktik penilaian internasional, nilai didefinisikan sebagai suatu opini. Nilai bukan fakta yang dapat diukur secara absolut seperti panjang, berat atau volume. Nilai merupakan estimasi atas manfaat ekonomi suatu aset pada tanggal tertentu, yang dibentuk melalui proses analisis data, penerapan metodologi, penggunaan asumsi dan professional judgment<\/em>.<\/p>\n

Karena itu, dunia penilaian tidak pernah mengenal konsep satu nilai mutlak untuk setiap aset. Dua penilai yang sama-sama kompeten, independen, dan mematuhi standar profesi dapat menghasilkan opini nilai yang berbeda terhadap objek yang sama.<\/p>\n

Perbedaan tersebut terjadi karena berbagai faktor, antara lain perbedaan data pembanding, pendekatan yang digunakan, asumsi pasar, analisis risiko, maupun pertimbangan profesional yang masih berada dalam koridor standar.<\/p>\n

Dengan demikian, perbedaan nilai pada dasarnya merupakan karakter inheren dari profesi penilai. Ia bukan anomali, bukan pula indikator adanya kesalahan.<\/p>\n

 <\/p>\n

Second Opinion <\/em><\/strong>Bukan Alat Pemidanaan<\/strong><\/p>\n

Dalam konteks tersebut, keberadaan second opinion (SO)<\/em> sesungguhnya memiliki fungsi yang sangat penting dan konstruktif.<\/p>\n

Second opinion<\/em> lahir sebagai mekanisme pengujian professional yang bertujuan untuk menilai kembali kewajaran asumsi, metodologi, data dan penerapan standar yang digunakan dalam suatu penilaian.<\/p>\n

Dalam banyak sektor, mekanisme serupa merupakan praktik yang lazim. Dunia medis mengenal second opinion<\/em> dokter. Dunia audit mengenal peer review<\/em>. Dunia hukum mengenal legal opinion<\/em> yang berbeda antara satu ahli dengan ahli lainnya.<\/p>\n

Tidak ada satu pun profesi berbasis keahlian di dunia ini yang menganggap perbedaan pendapat sebagai bukti atas kesalahan.<\/p>\n

Namun persoalan muncul ketika second opinion<\/em> dipersepsikan sebagai \u201cvonis\u201d terhadap penilaian sebelumnya.<\/p>\n

Dalam praktik tertentu, perbedaan angka antara penilaian awal dan second opinion<\/em> sering kali diperlakukan seolah-olah menunjukkan bahwa salah satu pihak pasti salah. Logika seperti ini sesungguhnya menyesatkan, karena mengabaikan hakikat penilaian sebagai proses yang berbasis analisis dan judgment<\/em>.<\/p>\n

Jika second opinion<\/em> menghasilkan nilai yang berbeda, pertanyaan yang semestinya diajukan bukan \u201csiapa yang salah?\u201d, melainkan \u201capakah kedua penugasan penilaian tersebut sudah dikerjakan sesuai dengan standar?\u201d<\/p>\n

Perbedaan nilai merupakan persoalan profesional. Pelanggaran standar adalah persoalan profesi. Sedangkan tindak pidana merupakan persoalan hukum. Ketiga hal tersebut tidak boleh dicampuradukkan.<\/p>\n

 <\/p>\n

Selisih Nilai Tidak Sama dengan Kerugian Negara<\/strong><\/p>\n

Salah satu persoalan yang sering muncul adalah kecenderungan untuk mengidentikkan selisih nilai dengan kerugian negara. Pendekatan seperti ini perlu dikritisi.<\/p>\n

Dalam teori penilaian, selisih nilai hanya menunjukkan adanya perbedaan opini profesional. Selisih nilai tidak secara otomatis membuktikan bahwa salah satu nilai adalah benar dan yang lain salah. Apalagi jika kedua penilaian tersebut masih berada dalam koridor metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan.<\/p>\n

Oleh karena itu, tidak tepat apabila selisih antara penilaian awal dan second opinion<\/em> secara otomatis dikonversi menjadi angka kerugian negara tanpa terlebih dahulu membuktikan adanya penyimpangan yang bersifat substantif.<\/p>\n

Kerugian negara merupakan konsep hukum yang membutuhkan pembuktian mengenai adanya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, selisih nilai hanyalah hasil perbandingan antara dua opini profesional.<\/p>\n

Menyamakan keduanya berpotensi menciptakan kesalahan logika yang serius dalam memahami profesi penilai.<\/p>\n

 <\/p>\n

Batas antara Pelanggaran SPI dan Tindak Pidana<\/strong><\/p>\n

Dalam diskursus profesi penilai, salah satu isu yang semakin mendesak untuk dibahas adalah batas antara pelanggaran standar profesi dan tindak pidana.<\/p>\n

Tidak semua kesalahan profesional merupakan tindak pidana.<\/p>\n

Jika seorang penilai melakukan kesalahan dalam penerapan pendekatan penilaian, kurang memadai dalam analisis data, atau tidak memenuhi ketentuan tertentu dalam SPI, maka terlebih dahulu harus diuji dalam kerangka profesi.<\/p>\n

Apakah terdapat pelanggaran standar, kode etik, kelalaian profesional, atau terdapat unsur kesengajaan untuk memanipulasi hasil penilaian demi menguntungkan pihak tertentu?<\/p>\n

Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting karena tindak pidana mensyaratkan adanya unsur yang jauh lebih berat daripada sekadar perbedaan opini profesional.<\/p>\n

Jika setiap perbedaan nilai atau setiap dugaan pelanggaran standar langsung ditarik ke ranah pidana, maka akan terjadi perluasan makna tindak pidana yang berpotensi mengancam independensi profesi.<\/p>\n

Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat mendorong lahirnya budaya profesi yang defensif. Penilai akan lebih sibuk melindungi diri dari risiko hukum alih-alih menghasilkan opini yang objektif dan independen.<\/p>\n

 <\/p>\n

Risiko Kriminalisasi Profesi Berbasis Judgment<\/em><\/strong><\/p>\n

Profesi penilai memiliki karakteristik yang sama dengan auditor, akuntan publik, aktuaris, konsultan pajak, dan profesi ahli lainnya. Produk utamanya bukan keputusan administratif maupun putusan hukum, melainkan opini profesional yang dibangun berdasarkan kompetensi.<\/p>\n

Oleh karena itu, risiko terbesar yang saat ini mulai dihadapi bukan hanya risiko kesalahan teknis, tetapi juga risiko kriminalisasi profesi.<\/p>\n

Kriminalisasi dalam konteks ini bukan berarti profesi harus kebal terhadap hukum. Sebaliknya, profesi tetap harus akuntabel dan tunduk pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku.<\/p>\n

Namun terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara memproses seseorang karena terbukti melakukan manipulasi atau persekongkolan, dengan memproses seseorang hanya karena menghasilkan opini yang berbeda.<\/p>\n

Apabila batas tersebut tidak dijaga dengan baik, maka seluruh profesi berbasis judgment<\/em> akan menghadapi ketidakpastian hukum yang serius.<\/p>\n

Profesi Penilai memerlukan Undang-Undang Penilai untuk memberikan kepastian hukum yang mengatur mekanisme yang jelas tentang bagaimana suatu dugaan pelanggaran dinilai, kapan suatu perkara harus diperiksa melalui mekanisme profesi terlebih dahulu, dan kapan suatu perbuatan telah memasuki ranah pidana.<\/p>\n

Pada akhirnya, second opinion<\/em> tidak boleh dipahami sebagai vonis terhadap penilaian sebelumnya. Ia adalah instrumen profesional untuk menguji kewajaran, bukan alat untuk menghakimi.<\/p>\n

Perbedaan nilai merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari profesi penilai. Yang harus diuji bukan semata-mata selisih angkanya, melainkan proses, metodologi, data, asumsi, dan kepatuhan terhadap standar profesi.<\/p>\n

Dalam negara hukum yang modern, perbedaan opini profesional tidak boleh secara otomatis dipersamakan dengan perbuatan melawan hukum. Sebab jika setiap selisih nilai dianggap sebagai indikasi penyimpangan, maka yang terancam bukan hanya profesi penilai, melainkan juga prinsip-prinsip dasar yang menopang seluruh profesi berbasis keahlian.<\/p>\n

Karena itu, diskusi mengenai second opinion<\/em>, risiko kriminalisasi, dan perlindungan profesi sesungguhnya bukan semata-mata isu internal penilai. Ini adalah bagian dari upaya yang lebih besar untuk memastikan bahwa sistem hukum di Indonesia mampu membedakan secara tegas antara perbedaan opini profesional dan perbuatan melawan hukum.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Oleh: Zainal Aqli, ST, MAPPI (Cert.) Rekan KJPP SISCO, Mahasiswa MMPP USU dan Sekretaris DPD MAPPI Kalselteng Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah perkara yang melibatkan profesi penilai mulai menarik perhatian … Read More<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1973,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"yoast_head":"\nSecond Opinion Bukan Alat Vonis atas Selisih Nilai - Media Penilai<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Apakah selisih nilai antara penilaian awal dan second opinion dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya perbuatan melawan hukum?\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/2026\/08\/27\/second-opinion-bukan-alat-vonis-atas-selisih-nilai\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_US\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Second Opinion Bukan Alat Vonis atas Selisih Nilai - Media Penilai\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Apakah selisih nilai antara penilaian awal dan second opinion dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya perbuatan melawan hukum?\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/2026\/08\/27\/second-opinion-bukan-alat-vonis-atas-selisih-nilai\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Media Penilai\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2026-08-27T00:00:12+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2026-08-26T16:45:10+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/Second-Opinion-Bukan-Vonis_SD.png\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"900\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"608\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/png\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Written by\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"6 minutes\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/2026\/08\/27\/second-opinion-bukan-alat-vonis-atas-selisih-nilai\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/2026\/08\/27\/second-opinion-bukan-alat-vonis-atas-selisih-nilai\/\"},\"author\":{\"name\":\"\",\"@id\":\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/#\/schema\/person\/d04b5097497b2c2abe5148c3b0c832e4\"},\"headline\":\"Second Opinion Bukan Alat Vonis atas Selisih Nilai\",\"datePublished\":\"2026-08-27T00:00:12+00:00\",\"dateModified\":\"2026-08-26T16:45:10+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/2026\/08\/27\/second-opinion-bukan-alat-vonis-atas-selisih-nilai\/\"},\"wordCount\":1124,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/#organization\"},\"articleSection\":[\"Opini\"],\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/2026\/08\/27\/second-opinion-bukan-alat-vonis-atas-selisih-nilai\/#respond\"]}]},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/2026\/08\/27\/second-opinion-bukan-alat-vonis-atas-selisih-nilai\/\",\"url\":\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/2026\/08\/27\/second-opinion-bukan-alat-vonis-atas-selisih-nilai\/\",\"name\":\"Second Opinion Bukan Alat Vonis atas Selisih Nilai - Media Penilai\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/#website\"},\"datePublished\":\"2026-08-27T00:00:12+00:00\",\"dateModified\":\"2026-08-26T16:45:10+00:00\",\"description\":\"Apakah selisih nilai antara penilaian awal dan second opinion dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya perbuatan melawan hukum?\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/2026\/08\/27\/second-opinion-bukan-alat-vonis-atas-selisih-nilai\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/2026\/08\/27\/second-opinion-bukan-alat-vonis-atas-selisih-nilai\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/2026\/08\/27\/second-opinion-bukan-alat-vonis-atas-selisih-nilai\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Second Opinion Bukan Alat Vonis atas Selisih Nilai\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/#website\",\"url\":\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/\",\"name\":\"Media Penilai\",\"description\":\"\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":\"required name=search_term_string\"}],\"inLanguage\":\"en-US\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/#organization\",\"name\":\"Media Penilai\",\"url\":\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/#\/schema\/logo\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/logo.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/logo.png\",\"width\":1998,\"height\":307,\"caption\":\"Media Penilai\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/#\/schema\/logo\/image\/\"}},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/#\/schema\/person\/d04b5097497b2c2abe5148c3b0c832e4\",\"name\":\"\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/84ae69bfdc2dbab38851772c11f441e5?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/84ae69bfdc2dbab38851772c11f441e5?s=96&d=mm&r=g\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\"],\"url\":\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/author\/mappi-admin\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Second Opinion Bukan Alat Vonis atas Selisih Nilai - Media Penilai","description":"Apakah selisih nilai antara penilaian awal dan second opinion dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya perbuatan melawan hukum?","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/2026\/08\/27\/second-opinion-bukan-alat-vonis-atas-selisih-nilai\/","og_locale":"en_US","og_type":"article","og_title":"Second Opinion Bukan Alat Vonis atas Selisih Nilai - Media Penilai","og_description":"Apakah selisih nilai antara penilaian awal dan second opinion dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya perbuatan melawan hukum?","og_url":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/2026\/08\/27\/second-opinion-bukan-alat-vonis-atas-selisih-nilai\/","og_site_name":"Media Penilai","article_published_time":"2026-08-27T00:00:12+00:00","article_modified_time":"2026-08-26T16:45:10+00:00","og_image":[{"width":900,"height":608,"url":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/Second-Opinion-Bukan-Vonis_SD.png","type":"image\/png"}],"twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Written by":"","Est. reading time":"6 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/2026\/08\/27\/second-opinion-bukan-alat-vonis-atas-selisih-nilai\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/2026\/08\/27\/second-opinion-bukan-alat-vonis-atas-selisih-nilai\/"},"author":{"name":"","@id":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/#\/schema\/person\/d04b5097497b2c2abe5148c3b0c832e4"},"headline":"Second Opinion Bukan Alat Vonis atas Selisih Nilai","datePublished":"2026-08-27T00:00:12+00:00","dateModified":"2026-08-26T16:45:10+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/2026\/08\/27\/second-opinion-bukan-alat-vonis-atas-selisih-nilai\/"},"wordCount":1124,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/#organization"},"articleSection":["Opini"],"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/2026\/08\/27\/second-opinion-bukan-alat-vonis-atas-selisih-nilai\/#respond"]}]},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/2026\/08\/27\/second-opinion-bukan-alat-vonis-atas-selisih-nilai\/","url":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/2026\/08\/27\/second-opinion-bukan-alat-vonis-atas-selisih-nilai\/","name":"Second Opinion Bukan Alat Vonis atas Selisih Nilai - Media Penilai","isPartOf":{"@id":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/#website"},"datePublished":"2026-08-27T00:00:12+00:00","dateModified":"2026-08-26T16:45:10+00:00","description":"Apakah selisih nilai antara penilaian awal dan second opinion dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya perbuatan melawan hukum?","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/2026\/08\/27\/second-opinion-bukan-alat-vonis-atas-selisih-nilai\/#breadcrumb"},"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/2026\/08\/27\/second-opinion-bukan-alat-vonis-atas-selisih-nilai\/"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/2026\/08\/27\/second-opinion-bukan-alat-vonis-atas-selisih-nilai\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Second Opinion Bukan Alat Vonis atas Selisih Nilai"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/#website","url":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/","name":"Media Penilai","description":"","publisher":{"@id":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/?s={search_term_string}"},"query-input":"required name=search_term_string"}],"inLanguage":"en-US"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/#organization","name":"Media Penilai","url":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/logo.png","contentUrl":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/logo.png","width":1998,"height":307,"caption":"Media Penilai"},"image":{"@id":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/#\/schema\/logo\/image\/"}},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/#\/schema\/person\/d04b5097497b2c2abe5148c3b0c832e4","name":"","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/84ae69bfdc2dbab38851772c11f441e5?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/84ae69bfdc2dbab38851772c11f441e5?s=96&d=mm&r=g"},"sameAs":["https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id"],"url":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/author\/mappi-admin\/"}]}},"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/Second-Opinion-Bukan-Vonis_SD.png","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1971"}],"collection":[{"href":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1971"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1971\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1974,"href":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1971\/revisions\/1974"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1973"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1971"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1971"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1971"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}