{"id":2021,"date":"2026-11-13T11:51:59","date_gmt":"2026-11-13T04:51:59","guid":{"rendered":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/?p=2021"},"modified":"2026-11-13T12:37:33","modified_gmt":"2026-11-13T05:37:33","slug":"sarasehan-hut-ke-45-mappi-kerentanan-hukum-penilai-dan-pengesahan-ruu-penilaian-jadi-sorotan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/2026\/11\/13\/sarasehan-hut-ke-45-mappi-kerentanan-hukum-penilai-dan-pengesahan-ruu-penilaian-jadi-sorotan\/","title":{"rendered":"Sarasehan HUT ke-45 MAPPI, Kerentanan Hukum Penilai dan Pengesahan RUU Penilaian Jadi Sorotan"},"content":{"rendered":"

Jakarta<\/strong> \u2014 Besarnya nilai ekonomi yang melibatkan profesi Penilai Publik belum diimbangi perlindungan hukum yang memadai. Indeks perlindungan hukum profesi penilai tercatat hanya 0 dari skala 5, jauh di bawah profesi advokat dan notaris yang masing-masing memperoleh skor 3 serta akuntan publik dengan skor 2.<\/p>\n

Persoalan tersebut menjadi salah satu sorotan dalam acara sarasehan dalam rangka HUT ke-45 Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) bertajuk Retrospeksi 45 Tahun Penilai: Dilema Prospek Bisnis vs. Kerentanan Hukum Penilai<\/em> di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (16\/10\/2026).<\/p>\n

Ketua Komite Penyusun Standar Penilaian Indonesia (KPSPI) MAPPI, Hamid Yusuf, mengungkapkan, berdasarkan data snapshot 2025, total opini penjaminan utang mencapai Rp2.956 triliun. Nilai tersebut setara dengan 1,72 kali kredit properti dan 32 persen dari total kredit perbankan. Dari total 871 Penilai Publik, rata-rata opini penjaminan yang dihasilkan setiap penilai mencapai Rp3,4 miliar per tahun.<\/p>\n

Namun, besarnya eksposur ekonomi tersebut tidak sebanding dengan perlindungan hukum yang tersedia bagi profesi penilai. \u201cKerentanan hukum justru semakin besar ketika siklus kredit memburuk. Opini nilai yang dihasilkan penilai kembali diuji melalui proses lelang, gugatan, hingga perkara pidana,\u201d kata Hamid.<\/p>\n

Data kualitas kredit properti per Juli 2026 menunjukkan rasio Non-Performing Loan<\/em> (NPL) gross mencapai 3,32 persen, lebih tinggi dibandingkan NPL industri perbankan sebesar 2,10 persen. Sektor konstruksi perumahan mencatatkan rasio paling rawan sebesar 8,18 persen, sedangkan konstruksi BTN mencapai 19,40 persen.<\/p>\n

 <\/p>\n

RUU Penilaian<\/strong><\/p>\n

Hamid menilai, salah satu persoalan mendasar terletak pada belum kuatnya payung hukum profesi penilai. Saat ini, pengaturan profesi tersebut masih bersumber pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101\/PMK.01\/2014 juncto PMK Nomor 229\/PMK.01\/2019. Pengaturan itu dinilainya belum memberikan perlindungan setingkat undang-undang sebagaimana profesi penunjang lainnya.<\/p>\n

Kerentanan juga muncul ketika perbedaan nilai wajar dalam opini profesional dipersoalkan secara hukum. Padahal, menurut Hamid, opini penilaian secara teori memiliki rentang variasi atau margin of error<\/em> sekitar 10 hingga 15 persen untuk properti umum dan 20 persen untuk properti khusus. Perbedaan nilai tersebut, menurutnya, kerap diuji melalui proses pidana atau dibaca sebagai kerugian negara.<\/p>\n

Untuk menjawab persoalan tersebut, Hamid Yusuf yang juga merupakan Ketua Tim Penyelaras Usulan Rancangan Undang-Undang Penilai (TPU RUUP) mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penilaian. Ia menilai RUU Penilaian lebih optimal dan komprehensif dibandingkan RUU Penilai yang berbasis pada subjek semata.<\/p>\n

Hamid mengusulkan pembentukan Basis Data Properti Nasional (BDPN) terintegrasi dengan menghimpun sumber data dari ATR\/BPN, Direktorat Jenderal Pajak, perbankan, serta notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).<\/p>\n

Selain itu, RUU tersebut diusulkan mengatur mekanisme perlindungan profesi melalui qualified immunity<\/em>, kewajiban asuransi Professional Indemnity Insurance<\/em> (PII) dengan plafon ganti rugi berjenjang, serta pembentukan Majelis Kehormatan Penilai (MKP). \u201cMajelis kehormatan ini menjadi penyaring sebelum proses pidana mengenai perbedaan opini nilai,\u201d ungkap Hamid.<\/p>\n

 <\/p>\n

Kedudukan Penilai dalam Penyelenggaraan Pemerintahan<\/strong><\/p>\n

Sementara itu, pakar hukum tata negara Dr. Muhammad Rulliandi menyoroti kedudukan yuridis profesi penilai dalam sistem hukum di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa profesi penilai memiliki keterkaitan dengan legalitas kebijakan pemerintahan, perlindungan hak konstitusional warga negara, akuntabilitas keuangan negara, serta penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik.<\/p>\n

Menurut Rulliandi, pengelolaan aset negara adalah bagian dari rezim hukum keuangan negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Aset negara memiliki dimensi hukum publik karena digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.<\/p>\n

Ia membagi kedudukan yuridis profesi penilai menjadi dua dimensi. Pertama, dimensi profesional sebagai subjek yang memiliki keahlian khusus untuk menghasilkan opini nilai berdasarkan standar dan kode etik profesi. Kedua, dimensi fungsional administratif sebagai penyedia pertimbangan teknis bagi pejabat pemerintahan.<\/p>\n

\u201cDua dimensi itu tidak boleh dicampuradukkan karena Penilai bukan pejabat pemerintahan. Kewenangan memberikan opini nilai juga tidak identik dengan kewenangan menetapkan kebijakan terhadap aset negara,\u201d papar Rulliandi.<\/p>\n

Ia juga menjelaskan bahwa laporan penilaian yang memuat opini nilai suatu objek berdasarkan tujuan, tanggal penilaian, pendekatan, asumsi, dan standar yang digunakan, bukan merupakan keputusan tata usaha negara.<\/p>\n

Dalam praktik pengelolaan aset negara, imbuhnya, kedudukan laporan penilaian sebagai dokumen teknis pertimbangan pemerintah, dokumen wajib pengelolaan aset, instrumen pengawasan keuangan negara, serta dokumen pembuktian yang dapat dinilai dalam penyelesaian sengketa perdata, pidana, maupun administrasi pemerintahan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.<\/p>\n

Sedangkan pertanggungjawaban hukum profesi penilai, menurut Rulliandi, mencakup empat rezim hukum, yakni administratif, perdata, pidana, dan etik profesi.<\/p>\n

Untuk memperkuat kedudukan profesi penilai dalam kerangka negara hukum dan good governance<\/em>, ia menilai kepastian hukum perlu diarahkan pada kejelasan hubungan antara penilai, pengguna jasa, pejabat pengambil keputusan, serta pihak yang terdampak.<\/p>\n

 <\/p>\n

Penulis : Farid Syah<\/p>\n

Penyunting : Eka Vanda<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Jakarta \u2014 Besarnya nilai ekonomi yang melibatkan profesi Penilai Publik belum diimbangi perlindungan hukum yang memadai. Indeks perlindungan hukum profesi penilai tercatat hanya 0 dari skala 5, jauh di bawah … Read More<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":2022,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[],"yoast_head":"\nSarasehan HUT ke-45 MAPPI, Kerentanan Hukum Penilai dan Pengesahan RUU Penilaian Jadi Sorotan - Media Penilai<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Besarnya nilai ekonomi yang melibatkan profesi Penilai Publik belum diimbangi perlindungan hukum yang memadai. Indeks perlindungan hukum profesi penilai tercatat hanya 0 dari skala 5, jauh di bawah profesi advokat dan notaris yang masing-masing memperoleh skor 3 serta akuntan publik dengan skor 2.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/2026\/11\/13\/sarasehan-hut-ke-45-mappi-kerentanan-hukum-penilai-dan-pengesahan-ruu-penilaian-jadi-sorotan\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_US\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Sarasehan HUT ke-45 MAPPI, Kerentanan Hukum Penilai dan Pengesahan RUU Penilaian Jadi Sorotan - Media Penilai\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Besarnya nilai ekonomi yang melibatkan profesi Penilai Publik belum diimbangi perlindungan hukum yang memadai. Indeks perlindungan hukum profesi penilai tercatat hanya 0 dari skala 5, jauh di bawah profesi advokat dan notaris yang masing-masing memperoleh skor 3 serta akuntan publik dengan skor 2.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/2026\/11\/13\/sarasehan-hut-ke-45-mappi-kerentanan-hukum-penilai-dan-pengesahan-ruu-penilaian-jadi-sorotan\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Media Penilai\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2026-11-13T04:51:59+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2026-11-13T05:37:33+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/wp-content\/uploads\/2026\/11\/Ruliyandi-Hamid-Yusuf.png\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"950\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"534\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/png\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Written by\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"4 minutes\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/2026\/11\/13\/sarasehan-hut-ke-45-mappi-kerentanan-hukum-penilai-dan-pengesahan-ruu-penilaian-jadi-sorotan\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/2026\/11\/13\/sarasehan-hut-ke-45-mappi-kerentanan-hukum-penilai-dan-pengesahan-ruu-penilaian-jadi-sorotan\/\"},\"author\":{\"name\":\"\",\"@id\":\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/#\/schema\/person\/d04b5097497b2c2abe5148c3b0c832e4\"},\"headline\":\"Sarasehan HUT ke-45 MAPPI, Kerentanan Hukum Penilai dan Pengesahan RUU Penilaian Jadi Sorotan\",\"datePublished\":\"2026-11-13T04:51:59+00:00\",\"dateModified\":\"2026-11-13T05:37:33+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/2026\/11\/13\/sarasehan-hut-ke-45-mappi-kerentanan-hukum-penilai-dan-pengesahan-ruu-penilaian-jadi-sorotan\/\"},\"wordCount\":710,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/#organization\"},\"articleSection\":[\"News\"],\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/2026\/11\/13\/sarasehan-hut-ke-45-mappi-kerentanan-hukum-penilai-dan-pengesahan-ruu-penilaian-jadi-sorotan\/#respond\"]}]},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/2026\/11\/13\/sarasehan-hut-ke-45-mappi-kerentanan-hukum-penilai-dan-pengesahan-ruu-penilaian-jadi-sorotan\/\",\"url\":\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/2026\/11\/13\/sarasehan-hut-ke-45-mappi-kerentanan-hukum-penilai-dan-pengesahan-ruu-penilaian-jadi-sorotan\/\",\"name\":\"Sarasehan HUT ke-45 MAPPI, Kerentanan Hukum Penilai dan Pengesahan RUU Penilaian Jadi Sorotan - Media Penilai\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/#website\"},\"datePublished\":\"2026-11-13T04:51:59+00:00\",\"dateModified\":\"2026-11-13T05:37:33+00:00\",\"description\":\"Besarnya nilai ekonomi yang melibatkan profesi Penilai Publik belum diimbangi perlindungan hukum yang memadai. Indeks perlindungan hukum profesi penilai tercatat hanya 0 dari skala 5, jauh di bawah profesi advokat dan notaris yang masing-masing memperoleh skor 3 serta akuntan publik dengan skor 2.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/2026\/11\/13\/sarasehan-hut-ke-45-mappi-kerentanan-hukum-penilai-dan-pengesahan-ruu-penilaian-jadi-sorotan\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/2026\/11\/13\/sarasehan-hut-ke-45-mappi-kerentanan-hukum-penilai-dan-pengesahan-ruu-penilaian-jadi-sorotan\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/2026\/11\/13\/sarasehan-hut-ke-45-mappi-kerentanan-hukum-penilai-dan-pengesahan-ruu-penilaian-jadi-sorotan\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Sarasehan HUT ke-45 MAPPI, Kerentanan Hukum Penilai dan Pengesahan RUU Penilaian Jadi Sorotan\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/#website\",\"url\":\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/\",\"name\":\"Media Penilai\",\"description\":\"\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":\"required name=search_term_string\"}],\"inLanguage\":\"en-US\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/#organization\",\"name\":\"Media Penilai\",\"url\":\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/#\/schema\/logo\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/logo.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/logo.png\",\"width\":1998,\"height\":307,\"caption\":\"Media Penilai\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/#\/schema\/logo\/image\/\"}},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/#\/schema\/person\/d04b5097497b2c2abe5148c3b0c832e4\",\"name\":\"\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/84ae69bfdc2dbab38851772c11f441e5?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/84ae69bfdc2dbab38851772c11f441e5?s=96&d=mm&r=g\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\"],\"url\":\"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/author\/mappi-admin\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Sarasehan HUT ke-45 MAPPI, Kerentanan Hukum Penilai dan Pengesahan RUU Penilaian Jadi Sorotan - Media Penilai","description":"Besarnya nilai ekonomi yang melibatkan profesi Penilai Publik belum diimbangi perlindungan hukum yang memadai. Indeks perlindungan hukum profesi penilai tercatat hanya 0 dari skala 5, jauh di bawah profesi advokat dan notaris yang masing-masing memperoleh skor 3 serta akuntan publik dengan skor 2.","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/2026\/11\/13\/sarasehan-hut-ke-45-mappi-kerentanan-hukum-penilai-dan-pengesahan-ruu-penilaian-jadi-sorotan\/","og_locale":"en_US","og_type":"article","og_title":"Sarasehan HUT ke-45 MAPPI, Kerentanan Hukum Penilai dan Pengesahan RUU Penilaian Jadi Sorotan - Media Penilai","og_description":"Besarnya nilai ekonomi yang melibatkan profesi Penilai Publik belum diimbangi perlindungan hukum yang memadai. Indeks perlindungan hukum profesi penilai tercatat hanya 0 dari skala 5, jauh di bawah profesi advokat dan notaris yang masing-masing memperoleh skor 3 serta akuntan publik dengan skor 2.","og_url":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/2026\/11\/13\/sarasehan-hut-ke-45-mappi-kerentanan-hukum-penilai-dan-pengesahan-ruu-penilaian-jadi-sorotan\/","og_site_name":"Media Penilai","article_published_time":"2026-11-13T04:51:59+00:00","article_modified_time":"2026-11-13T05:37:33+00:00","og_image":[{"width":950,"height":534,"url":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/wp-content\/uploads\/2026\/11\/Ruliyandi-Hamid-Yusuf.png","type":"image\/png"}],"twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Written by":"","Est. reading time":"4 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/2026\/11\/13\/sarasehan-hut-ke-45-mappi-kerentanan-hukum-penilai-dan-pengesahan-ruu-penilaian-jadi-sorotan\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/2026\/11\/13\/sarasehan-hut-ke-45-mappi-kerentanan-hukum-penilai-dan-pengesahan-ruu-penilaian-jadi-sorotan\/"},"author":{"name":"","@id":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/#\/schema\/person\/d04b5097497b2c2abe5148c3b0c832e4"},"headline":"Sarasehan HUT ke-45 MAPPI, Kerentanan Hukum Penilai dan Pengesahan RUU Penilaian Jadi Sorotan","datePublished":"2026-11-13T04:51:59+00:00","dateModified":"2026-11-13T05:37:33+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/2026\/11\/13\/sarasehan-hut-ke-45-mappi-kerentanan-hukum-penilai-dan-pengesahan-ruu-penilaian-jadi-sorotan\/"},"wordCount":710,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/#organization"},"articleSection":["News"],"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/2026\/11\/13\/sarasehan-hut-ke-45-mappi-kerentanan-hukum-penilai-dan-pengesahan-ruu-penilaian-jadi-sorotan\/#respond"]}]},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/2026\/11\/13\/sarasehan-hut-ke-45-mappi-kerentanan-hukum-penilai-dan-pengesahan-ruu-penilaian-jadi-sorotan\/","url":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/2026\/11\/13\/sarasehan-hut-ke-45-mappi-kerentanan-hukum-penilai-dan-pengesahan-ruu-penilaian-jadi-sorotan\/","name":"Sarasehan HUT ke-45 MAPPI, Kerentanan Hukum Penilai dan Pengesahan RUU Penilaian Jadi Sorotan - Media Penilai","isPartOf":{"@id":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/#website"},"datePublished":"2026-11-13T04:51:59+00:00","dateModified":"2026-11-13T05:37:33+00:00","description":"Besarnya nilai ekonomi yang melibatkan profesi Penilai Publik belum diimbangi perlindungan hukum yang memadai. Indeks perlindungan hukum profesi penilai tercatat hanya 0 dari skala 5, jauh di bawah profesi advokat dan notaris yang masing-masing memperoleh skor 3 serta akuntan publik dengan skor 2.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/2026\/11\/13\/sarasehan-hut-ke-45-mappi-kerentanan-hukum-penilai-dan-pengesahan-ruu-penilaian-jadi-sorotan\/#breadcrumb"},"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/2026\/11\/13\/sarasehan-hut-ke-45-mappi-kerentanan-hukum-penilai-dan-pengesahan-ruu-penilaian-jadi-sorotan\/"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/2026\/11\/13\/sarasehan-hut-ke-45-mappi-kerentanan-hukum-penilai-dan-pengesahan-ruu-penilaian-jadi-sorotan\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Sarasehan HUT ke-45 MAPPI, Kerentanan Hukum Penilai dan Pengesahan RUU Penilaian Jadi Sorotan"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/#website","url":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/","name":"Media Penilai","description":"","publisher":{"@id":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/?s={search_term_string}"},"query-input":"required name=search_term_string"}],"inLanguage":"en-US"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/#organization","name":"Media Penilai","url":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/logo.png","contentUrl":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/logo.png","width":1998,"height":307,"caption":"Media Penilai"},"image":{"@id":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/#\/schema\/logo\/image\/"}},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/#\/schema\/person\/d04b5097497b2c2abe5148c3b0c832e4","name":"","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/84ae69bfdc2dbab38851772c11f441e5?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/84ae69bfdc2dbab38851772c11f441e5?s=96&d=mm&r=g"},"sameAs":["https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id"],"url":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/author\/mappi-admin\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2021"}],"collection":[{"href":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2021"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2021\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2028,"href":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2021\/revisions\/2028"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2022"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2021"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2021"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/mediapenilai.mappi.or.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2021"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}