Potensi penilai pertanahan di tahun depan masih menjanjikan meskipun akan terjadi pergantian kepemimpinan nasional setelah Pemilu 2024. Sebab, program pembangunan di berbagai daerah di wilayah Indonesia akan terus berjalan, dan untuk itu diperlukan keterlibatan penilai pertanahan dalam rangka pengadaan tanah bagi pembangunan.<\/p>\n
Hal tersebut diungkapkan Ketua Kompartemen Penilai Pertanahan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) M Syarif Perangin-angin. \u201cSelagi negara masih melakukan pembangunan, maka hal itu berpotensi bagi penilai pertanahan. Sebab, hampir semua pembangunan diawali dengan pengadaan tanah. Dan di situ perlu peran penilai pertanahan,\u201d katanya kepada Media Penilai, Rabu (15\/11\/2023).<\/p>\n
Syarif menjelaskan, proyek pembangunan di negara ini sangat banyak, dan banyak juga yang bersifat multiyears<\/em>. Tidak terbatas pada jalan tol dan waduk, misalnya, tapi juga bandara, pelabuhan, rumah sakit, lembaga pendidikan, sarana olah raga, gedung-gedung pertemuan, pemenuhan lahan pertanian, dan lain sebagainya. Pembangunan juga tidak hanya dilakukan pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah (pemda) di seluruh wilayah Indonesia.<\/p>\n \u201cJadi, potensi penilaian pertanahan masih sangat besar. Apalagi untuk pengadaan tanah di bawah lima hektare yang bisa langsung dilakukan oleh pemda. Itu banyak sekali, dan semua itu membutuhkan penilai pertanahan,\u201d Syarif menjelaskan.<\/p>\n Syarif juga menyinggung rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Jika nantinya IKN benar-benar pindah, menurut Syarif, maka pembangunan di daerah akan semakin masif, lebih-lebih di daerah penyangga atau berdekatan dengan IKN yang baru. Masifnya pembangunan di daerah-daerah tersebut, lanjut Syarif, juga merupakan peluang yang besar bagi penilai pertanahan.<\/p>\n \u201cKalau mau maju, negara memang harus terus membangun, termasuk di daerah-daerah agar tidak ketinggalan. Itu peluang kan bagi penilai pertanahan,\u201d tuturnya.<\/p>\n Karena itulah, menurut Syarif, MAPPI dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang\/Badan Pertanahan Nasional (BPN) terus bekerja sama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penilai pertanahan di Indonesia. Saat ini, imbuhnya, minimal diadakan pendidikan untuk penilai pertanahan tiga kali dalam setahun. Desember tahun 2023 ini juga akan diadakan lagi pendidikan penilai pertanahan.<\/p>\n Dengan banyaknya pendidikan itu, sambungnya, kompetensi penilai pertanahan di Indonesia sudah cukup memadai, bahkan tidak kalah dibandingkan dengan penilai asing. Namun, Syarif mengakui jumlahnya memang masih kurang. \u201cSaat ini baru ada sekitar 300 penilai pertanahan. Itu masih sangat kurang dibandingkan kebutuhannya,\u201d tandasnya.<\/p>\n Karena itulah, Syarif termasuk orang yang tidak setuju jika keberadaan Penilai Properti Sederhana (Penilai PS) dihilangkan. Ia justru akan mendorong jumlah Penilai PS diperbanyak, dan disebar di daerah-daerah yang belum dijangkau oleh Penilai PS.<\/p>\n \u201cPenilai PS ini penting untuk berperan dalam pembangunan nasional. Di daerah-daerah, misalnya, untuk pengadaan tanah di bawah lima hektare peran mereka ini sangat penting. Maka saya tidak setuju jika Penilai PS itu dihilangkan,\u201d tegas Syarif.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"