Peraturan pemerintah yang mewajibkan setiap bangunan gedung memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF) membuka peluang bisnis baru bagi penilai. Meskipun tak berkaitan langsung dengan kegiatan penilaian, penilai dapat terlibat dalam proses pengajuan penerbitan SLF.<\/p>\n
Hal tersebut diungkapkan Harmen Navaro, Penilai yang berpengalaman melakukan penilaian bangunan gedung dan proses pengajuan penerbitan SLF. \u201cPotensinya sangat besar, karena Penilai ini banyak kenal dengan pemilik bangunan yang biasa dinilai, sedangkan pemilik bangunan diwajibkan punya izin-izin lengkap, kalau melanggar ya ditutup,\u201d ujar Harmen Navaro kepada Media Penilai, Senin (4\/12\/2023).<\/p>\n
Seperti diketahui, untuk mendirikan sebuah bangunan gedung di Indonesia harus memenuhi sejumlah persyaratan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, selain Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sudah diganti dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), juga ada SLF. SLF dimaksudkan sebagai pernyataan bangunan laik fungsi dan dapat digunakan sesuai rencana yang ditujukan untuk menjamin aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bangunan gedung.<\/p>\n
Keberadaan SLF juga membantu Penilai dalam menilai suatu bangunan. Sebab, menurutnya, apa yang dikeluarkan dari kajian SLF itu sifatnya real<\/em> dan bukan asumsi. Selama ini, menurutnya, penilaian bangunan didasarkan pada asumsi. \u201cDengan SLF, kita bisa pastikan nilai bangunan tersebut tidak pakai asumsi untuk menilai dengan pendekatan biaya,\u201d katanya.<\/p>\n Harmen menjelaskan, jika suatu bangungan belum memiliki SLF, penilai akan melakukan penilaian seperti biasa, dengan asumsi. Namun, jika ada pihak terkait mensyaratkan adanya SLF, misalnya ada permintaan dari pihak bank, dokumen SLF harus dipenuhi. \u201cKecuali pihak bank tidak minta. Tapi bank sekarang sudah ikuti peraturan itu. Urgensinya seperti itu, dan nilainya pasti, bukan asumsi,\u201d ujar Harmen.<\/p>\n Harmen menambahkan, setiap bangunan harus memenuhi persyaratan administrasi. Kalau tidak, fungsi bangunannya ilegal karena tidak memiliki izin. Seperti bangunan rumah sakit, hotel, perkantoran, dan sebagainya. \u201cSelain itu, mereka harus dinilai. Itulah hubungannya dengan Penilai,\u201d ucap Harmen.<\/p>\n Aspek yang diperiksa untuk penerbitan SLF, imbuh Harmen, meliputi struktur, arsitektur, dan mechanical <\/em>electrical <\/em>plumbing<\/em> (MEP) bangunan. Karena pemeriksaan untuk PBG dan SLF melibatkan ahli, Harmen melihat itu sebagai peluang baru bagi Penilai. Ia memberi contoh, ilmu sipil, arsitek, dan MEP adalah tiga bidang ilmu yang bisa dilibatkan dalam proses penerbitan SLF.<\/p>\n \u201cKita kan Penilai beragam, banyak ilmu, yang sama bidangnya di tiga ilmu itu dijadikan konsorsium, jadi tidak akan cari kemana-mana,\u201d tegasnya.<\/p>\n Karena itu, menurutnya, persyaratan PBG dan SLF tersebut membuka peluang baru bagi penilai untuk mengembangkan usahanya. Misalnya dengan cara menjadi konsultan terkait penerbitan SLF yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat. Harmen menjelaskan, jika di satu Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) terdapat tiga orang dengan latar belakang ilmu arsitek, sipil, dan elektro, tinggal dibentuk perusahaan konsultan untuk PBG dan SLF tersebut.<\/p>\n