Dewan Pengurus Daerah Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) Kepulauan Riau (Kepri) gencar melakukan sosialisasi untuk memperkenalkan profesi penilai di daerahnya. Kegiatan tersebut digelar untuk beragam kalangan mulai dari Perguruan Tinggi hingga lembaga\u00a0 pemerintahan.<\/p>\n
Pada Kamis (14\/12\/2023), sosialisasi bertajuk \u201cPeran Profesi Penilai dalam Pemanfaatan Aset Daerah\u201d dilaksanakan di Sahid Hotel, Batam. Pesertanya berasal dari perwakilan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) pemerintah kabupaten\/kota di Provinsi Kepri dan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) setempat. Sosialisasi ini dilakukan karena di lingkungan BPKAD dianggap masih minim informasi tentang lingkup kerja penilai.<\/p>\n
Karena itu, menurut Sekretaris DPD MAPPI Kepri Ahsin Silahudin, selama ini penilaian aset di lingkungan pemerintah daerah dilakukan penilai pemerintah. \u201cPermasalahan pertama salah satunya adalah mereka meminta penilaian aset daerah ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), mereka itu untuk tanggal penilaian bebas bisa milih, sedangkan kita tidak,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Dalam sosialisasi yang diikuti 40 peserta ini, menurut Ahsin, banyak bertanya soal Standar Imbalan Jasa (SIJ). Di sesi itulah terjadi diskusi yang panjang karena SIJ dianggap internal dan tidak dipublikasikan.<\/p>\n
Menurutnya, mereka menganggap SIJ berbenturan dengan Perpres Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Regional dan PMK Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024. \u201cMaka, selama ini fee<\/em> itu di bawah SIJ, karena mereka ikuti aturan tersebut,\u201d tambahnya.<\/p>\n Karena menjadi diskusi yang intens, MAPPI Kepri berencana untuk kembali menggelar sosialisasi yang fokus membahas SIJ di tahun 2024 dengan melibatkan Ikatan Kantor Jasa Penilai Publik (IKJPP) Pusat, IKJPP Kepri, BPKAD, dan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.<\/p>\n \u201cKita ingin duduk bersama mencari titik tengah bagaimana SIJ bisa jadi rujukan resmi. Rencananya kalau dari DPD inginnya akhir Januari, tapi kita masih perlu diskusi lagi, pokoknya sebelum pemilu,\u201d ujar Ahsin kepada Media Penilai, Jumat (15\/12).<\/p>\n Sehari sebelumnya, MAPPI Kepri menggelar sosialisasi di Universitas Internasional Batam (UIB) yang dihadiri hingga 243 mahasiswa. Acara ini dihadiri Wakil Rektor 2 UIB Teddy Jurnali, Kepala Bidang Pengembangan Profesi Keuangan P2PK Arie Wibowo, Kepala Subbidang Pengembangan Penilai, Aktuaris, dan Profesi Keuangan Lainnya P2PK Citra Wulan Ratri, Ketua 2 Dewan Pimpinan Nasional MAPPI Dedy Mohamad Firmanto, dan Wakil Sekretaris 2 MAPPI Muhlis Indrawan.<\/p>\n Menurut Ketua DPD MAPPI Kepri Fatwa Nikmatullah, kegiatan sosialisasi profesi penilai di kampus UIB berjalan sukses. Menurutnya, mahasiswa UIB cukup antusias mengikuti kegiatan ini. \u201cAlhamdulillah, dalam diskusi banyak yang bertanya bagaimana caranya menjadi penilai, dan pendidikannya seperti apa. Semua kami jelaskan secara gamblang. Mudah-mudahan saja banyak yang tertarik menjadi penilai,\u201d ujar Fatwa.<\/p>\n Selain sosialisasi, lanjut Fatwa, MAPPI Kepri dan UIB juga berencana melakukan kerja sama. Saat ini, rencana kerja sama tersebut sedang dimatangkan. \u201cRencananya, dengan UIB akan kerja sama. Naskah kerja samanya sedang disusun DPN MAPPI,\u201d ujarnya.<\/p>\n Kedua kegiatan sosialisasi tersebut, menurut Fatwa, didukung penuh oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK) Kementerian. \u201cKita berharap profesi penilai bisa lebih dikenal khususnya di wilayah Kepri. Tentunya ke depan kita akan terus melakukan sosialisasi agar tujuan kita bersama itu bisa tercapai,\u201d ujar Fatwa.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"