Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) Jawa Timur (Jatim) menggelar sosialisasi pengurus Ikatan Kantor Jasa Penilai Publik (IKJPP) MAPPI Jatim 2023-2027 sekaligus sosialisasi Standar Imbalan Jasa (SIJ) di Hotel Wyndham, Surabaya, Selasa (19\/12\/2023).<\/p>\n
Acara sosialisasi ini dihadiri 110 peserta yang merupakan perwakilan dari MAPPI Jatim, KJPP, perbankan, dan pemerintah daerah. Dari Dewan Pimpinan Nasional (DPN) MAPPI kehadirannya diwakili oleh Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) MAPPI Jatim M Mushofah.<\/p>\n
\u201cKarena kepengurusan IKJPP MAPPI Jatim ini baru, maka kami perlu memperkenalkannya ke teman-teman penilai dan KJPP di Jatim. Ya, sekaligus kami lakukan sosialisasi Standar Imbalan Jasa yang baru,\u201d ujar Ketua IKJPP MAPPI Jatim Ansori kepada Media Penilai.<\/p>\n
Menurut Ansori, selain mengenalkan kepengurusan baru, juga dilakukan sosialisasi SIJ. Ada dua SIJ yang disosialisasikan, yaitu SIJ untuk pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang sudah berlaku sejak 2022 dan SIJ untuk perbankan yang baru diterbitkan pada tahun 2023 ini.<\/p>\n
\u201cSosialisasi SIJ perlu kami tekankan agar KJPP dan user<\/em> sama-sama menyadari akan pentingnya menaati SIJ ini,\u201d ujar Ansori. Menurut Ansori, para user<\/em>, terutama kalangan perbankan, dapat memahami dan menerima SIJ yang dikeluarkan oleh MAPPI. \u201cMasalahnya justru berpulang pada kita, KJPP, mau menaati SIJ itu atau tidak,\u201d imbuhnya.<\/p>\n Diakui Ansori, memang ada kecenderungan KJPP tidak mengikuti SIJ yang ditetapkan oleh MAPPI. Sebab, ketika jumlah KJPP yang beroperasi semakin banyak, persaingannya semakin ketat. Saat ini, katanya, terdapat 81 KJPP di wilayah Jatim. Dari jumlah itu, terdapat 5 KJPP sebagai kantor pusat dan 76 KJPP sebagai kantor cabang.<\/p>\n \u201cPerkembangannya pesat, dalam setahun terakhir, ada lima kantor KJPP baru. Semakin banyak KJPP, tentu persaingannya semakin ketat untuk berebut pasar. Tentu, akibatnya, ada kecenderungan banting-bantingan harga,\u201d Ansori menjelaskan.<\/p>\n Karena itu, Ansori mengingatkan, agar di antara KJPP bersaing dari segi kualitas, profesionalitas, dan pelayanan. \u201cBukan bersaing dengan melanggar SIJ,\u201d tandasnya.<\/p>\n Untuk itu, pengurus IKJPP Jatim akan melakukan pendekatan kepada para penilai dan KJPP agar mematuhi SIJ yang telah ditetapkan oleh MAPPI. Diakui Ansori, pelanggaran terhadap SIJ memang ada sanksinya. Namun, ia tak akan serta merta memberikan sanksi. \u201cKita akan bersama-sama mengatasi masalahnya jika ada masalah, lalu melakukan mitigasi,\u201d ujarnya.<\/p>\n Menurut Ansori, jika terjadi persaingan tidak sehat dengan melanggar SIJ, yang justru akan dirugikan adalah penilai atau KJPP itu sendiri. Karena itulah, ia akan terus berusaha menjalin komunikasi dengan semua KJPP agar bisa bersaing secara sehat. \u201cYa mudah-mudahan dengan silaturahmi dan sosialisasi seperti ini ke depan akan lebih baik,\u201d katanya.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"