Penilai Kedua di Provinsi Papua

Indonesia Timur, dalam hal ini Pulau Papua, secara geografis adalah wilayah yang sangat luas. Secara administratif, saat ini Pulau Papua telah berkembang menjadi 6 provinsi. Luasnya wilayah geografis dan banyaknya wilayah administratif di Papua, ternyata belum sebanding dengan ketersediaan penilai publik di daerah tersebut. Sebelum September 2023,  baru ada satu penilai publik berizin di Provinsi Papua Barat dan satu lagi di Provinsi Papua.

Seorang Penilai Properti di tanah Papua, Zakharia Erwan, berbagi cerita pengalamannya terkait menghadapi tantangan ketika membuka Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Tobing Panuturi dan Rekan (Topaz) di Bumi Cendrawasih, padahal dirinya mengaku belum pernah survei ke sana sebelum membuka kantor.

Kepada tim redaksi Media Penilai MAPPI Zakharia mengatakan, ia berasal dari Sumatera Selatan (Sumsel) di mana baru pindah ke Papua pada September 2023 lalu. Alasan dirinya pindah adalah masih terbukanya peluang usaha jasa penilaian karena baru ada satu di sana.

Bicara bagaimana dengan aspek permodalannya, dia menerangkan jika sepenuhnya mendapatkan support system dari pusat KJPP Topaz. Menurutnya, butuh waktu satu tahun di awal tahap introduce dan perkiraan idealnya dua tahun untuk balik modal.

Mengingat penilaian properti di Papua tidak mudah dalam mencari data pembanding, tetapi hal itu tidak membuat dirinya getir. Ia pun mengungkapkan seperti apa solusinya saat menghadapi tantangan seperti itu.

“Solusinya melakukan wawancara tatap muka, lalu harus mengenal kultur setempat, dan juga adat istiadat di sana,” papar Zakharia yang juga mantan marketing dan penilai internal di industri perbankan, dikutip pada Jumat (26/7/2024).

Kemudian, dia memberikan tips perihal cara mendapatkan order di Papua, yaitu lewat sistem jemput bola selain ke perbankan, pemda, korporasi, dan stake holder lainnya. Dalam kasusnya, butuh waktu kurang lebih delapan bulan untuk mendapatkan order yang lancar.

“Tergantung kondisi, dikarenakan pembukaan cabang bertepatan dengan tahun politik,” imbuh dia.

Terkait tantangan biaya hidup di Papua yang lebih mahal dari Sumsel, dirinya menjelaskan cara untuk menghadapi hal tersebut, yakni dengan mengatur pola anggaran dengan bijak dan support system dari kantor pusat diperlukan.

Selanjutnya, dia menyampaikan bahwa ada pula tantangan yang mesti dihadapi perihal SDM. Menurutnya, Penilai dengan Register RMK di Papua memang cukup sulit dicari namun tetap ada.

“Kekurangan ditutupi dengan support system dari kantor pusat menempatkan tenaga RMK di Jayapura, agar tidak susah. Harapan kedepan MAPPI mendukung dengan sistem pendidikan Papua, khususnya supaya diterapkan full online,” ujarnya.

Diketahui, dalam kalender di Papua lebih banyak liburnya dibandingkan daerah lain, mungkin ini bisa menjadi kekhawatiran tersendiri bagi yang ingin mengikuti jejak Zakharia. Ia pun memberikan jawaban atas tantangan ini.

“Libur kalender khusus Papua hanya bagi kalangan Papua, industri perbankan dan korporasi tidak berdampak signifikan, tetap gas,” tegas dia.