Tangerang Selatan—Guna mencegah pemalsuan dokumen laporan penilaian dan melindungi profesi penilai dari senketa hukum, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK) Kementerian Keuangan menerbitkan surat edaran bernomor SE-1/SK/2026 tentang … Read More
Jakarta—Karya kreatif para pekerja seni di Indonesia kini bukan lagi sekadar ekspresi, melainkan dapat menjadi aset bernilai ekonomi. Hal tersebut diungkapkan Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, saat menghadiri acara … Read More
Jakarta—Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) menyelenggarakan acara Halalbihalal di Hotel Bidakara Jakarta di Jalan Gatot Subroto No. 2, Tebet, Jakarta Selatan pada Rabu (8/4/2026). Mengusung tema “Menapaki Jejak Baru, Mengukir … Read More
Jakarta—Rancangan Undang-Undang (RUU) Penilai dinilai menjadi kebutuhan mendesak untuk menjawab ketidakpastian hukum yang membayangi profesi penilai di Indonesia. Dalam Webinar Nasional yang digelar Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) bertema “Problematika … Read More
Jakarta—Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyampaikan bahwa Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK), Masyita Crystallin, resmi mengakhiri masa tugasnya dan melanjutkan pengabdian sebagai Head of Economic & ESG Strategic … Read More
Tangerang Selatan— Seluruh narasumber dari kementerian dan lembaga menyadari posisi strategis Penilai Pertanahan/Penilai Publik dalam peran menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Para pembicara juga berharap Penilai Pertanahan/Penilai Publik tidak melakukan moratorium … Read More
Tangerang Selatan—Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), Budi Prasodjo menyoroti fenomena kriminalisasi terhadap penilai pertanahan setelah sejumlah penilai ditetapkan sebagai tersangka dalam dua bulan terakhir. … Read More
Jakarta—Peran Penilai di Indonesia semakin strategis dalam menopang pembangunan ekonomi nasional, terutama di sektor keuangan. Namun, kontribusi besar tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan perlindungan hukum yang memadai bagi Profesi Penilai. … Read More
Semarang—Pakar hukum ketatanegaraan Universitas Semarang (USM), Dr. Muhammad Junaidi menegaskan bahwa Penilai tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tidak ditemukan unsur niat jahat (mens rea) dan tindakan kesalahan (actus reus) … Read More
Jakarta—Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menempatkan Penilai sebagai aktor penting dalam memastikan keadilan ganti kerugian. Pasal 9 undang-undang tersebut menyebutkan … Read More
