News
Pakar Hukum : Tanpa Unsur Niat Jahat dan Tindakan Kesalahan, Penilai Tak Bisa Dipidana
Semarang—Pakar hukum ketatanegaraan Universitas Semarang (USM), Dr. Muhammad Junaidi menegaskan bahwa Penilai tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tidak ditemukan unsur niat jahat (mens rea) dan tindakan kesalahan (actus reus) … Read More
MAPPI : Penilai Sering Dijadikan “Kambing Hitam” dalam Kasus Pengadaan Tanah
Jakarta—Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menempatkan Penilai sebagai aktor penting dalam memastikan keadilan ganti kerugian. Pasal 9 undang-undang tersebut menyebutkan … Read More
Penilai Bukan Target Pidana dalam Kasus Pengadaan Tanah
Jakarta—Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), Budi Prasodjo, menyatakan keprihatinan serius atas proses hukum pengadaan tanah yang menyeret Profesi Penilai ke ranah pidana. Menurut dia, … Read More
Penilai Hadapi Proses Hukum, MAPPI Ingatkan Soal Litigasi Penilaian dan Mitigasi Risiko
Jakarta—Sejumlah Penilai terseret proses pemeriksaan oleh aparat penegak hukum (APH), terutama dalam perkara pertanahan dan litigasi, meskipun penilaian dilakukan dalam kerangka profesional. Kondisi ini mendorong Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) … Read More
Penilai Kekayaan Intelektual Disiapkan, Pemerintah Dorong KUR Ekraf Berbasis KI
Jakarta—Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf) menyiapkan skema penguatan pembiayaan ekonomi kreatif melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis kekayaan intelektual (KI). Salah satu kunci realisasi kebijakan tersebut adalah … Read More
