Penilai Harus Beradaptasi Agar Bisnis KJPP Tetap Eksis

Ketua I Dewan Pimpinan Nasional Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (DPN MAPPI), Dewi Smaragdina menyampaikan bahwa Penilai harus bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman agar pekerjaan penilaian yang dijalankannya tetap eksis. Hal itu disampaikan dalam agenda Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I DPD MAPPI Sulawesi Maluku Papua (Sulamapua) di Fourpoints Hotel, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (11/1/2025) lalu.

Di era ketidakpastian seperti saat ini, menurut Dewi, Penilai harus jeli dalam menjalankan bisnis melalui kantor jasa penilai publik (KJPP) yang dikeloanya. Penilai tidak harus mengandalkan pekerjaan penilaian yang datang dari stakeholders perbankan, tapi banyak proyek penilaian yang bisa digarap.

Perempuan yang akrab disapa Ibu Dina ini mengungkapkan bahwa di Indonesia Bagian Timur sangat banyak potensi pekerjaan penilaian yang bisa digarap, mulai dari sektor sumber daya alam yang meliputi pertambangan, perikanan maupun hutan tropis.

“Di Papua ada penambangan emas terbesar di dunia. Daerah Maluku memiliki perairan yang sangat luas dengan hasil laut yang melimpah. Hutan Merbau di Indonesia Bagian Timur juga menyimpan berbagai jenis kayu yang sangat berharga,” terang Dewi.

Belum lagi, sambungnya, ada potensi pariwisata yang sangat indah di Indonesia Bagian Timur, yang bisa digarap juga. Ia mencontohkan pariwisata di Raja Ampat, Gili Terawang maupun berbagai lokasi wisata di Pulau Sumba.

Dewi juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Republik Indonesia memiliki concern untuk pengelolaan nikel. Di Indonesia Bagian Timur setidaknya ada empat wilayah yang memiliki kekayaan nikel. Keempat daerah tersebut yakni sentra nikel di Maluku Utara, Pulau Gag di Provinsi Papua Barat, tambang nikel di Papua serta di Kawasan Industri Morowali yang dijadikan sebagai pusat pengelolaan nikel dan bahan baku stainless steel.

“Semua potensi itu bisa kita lihat dari sektor keuangan, partanahan, perpajakan, pengelolaan aset publik ataupun sektor privat. Potensinya sangat besar di Sulamapua ini dan wilayahnya juga luas. Jadi Penilai itu juga bekerja sekaligus travelling ke berbagai daerah,” selorohnya.

Program Kerja untuk Anggota

Sementara itu, Ketua DPD MAPPI Sulamapua, Andi Erwin Nurba dalam sambutan Rakerda mengatakan komitmennya untuk melayani anggota MAPPI di Sulamapua selama empat tahun ke depan.

Andi mengatakan bahwa ada nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam melaksanakan semua program kerja DPD, sebab program tersebut harus memberikan keuntungan bagi semua anggota, dan penguruslah yang menyiapkan kebutuhan anggota MAPPI.

“Jadi bagaimana agar anggota ini aman dan nyaman dalam berpraktik. Masa empat tahun ini sebenarnya singkat untuk menjalankan organisasi, tapi mudah-mudahan waktu tidak terlewat begitu saja. Harus ada maknanya,” ujar Andi.

Selain dihadiri oleh DPN, Rakerda I DPD MAPPI Sulamapua juga dihadiri oleh Wakil Sekretaris I, Firmansyah; pengurus Ikatan Kantor Jasa Penilai Publik (IKJPP) Sulamapua, serta para koordinator wilayah Kota Manado, Kendari, Palu, Ambon dan Papua yang hadir secara daring. (fas)