MAPPI Buka Peluang Baru di Sektor Non-Keuangan

Jakarta—Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) secara simultan membuka peluang pekerjaan penilaian pada sektor non-keuangan. Hal tersebut terungkap pada saat acara puncak hari ulang tahun (HUT) ke-44 MAPPI yang berlangsung di Sekretariat MAPPI di 18 Office Park Jl. TB Simatupang Kav. 18, Jakarta Selatan, pada Senin (20/10/2025).

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) MAPPI, Budi Prasodjo mengatakan bahwa dalam kurun waktu lebih dari setahun terakhir pihaknya telah berusaha untuk membuka dan melebarkan daya jangkau Profesi Penilai baik pada sektor keuangan maupun sektor non-keuangan.

Khusus untuk sektor non-keuangan, DPN telah melakukan pendekatan ke berbagai kementerian yang sekiranya dapat menjalin kerjasama melalui pekerjaan penilaian, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama dan sebagainya.

“Pertumbuhan Penilai harus ditingkatkan meskipun tahun ini ada kekhawatiran bahwa pekerjaan penilaian sangat kompetitif. Tapi kami tetap melangkah untuk melebarkan peluang pasar Penilai di Indonesia,” terang Budi.

Tahun ini DPN MAPPI juga telah menjalin kerja sama melalui penandatanganan nota kesepahaman/memorandum of understanding (MoU) dengan menggandeng 10 universitas dalam negeri seperti Universitas Muslim Indonesia (UMM) Makassar, Politeknik Negeri Batam, Politeknik Negeri Bandung (Polban), Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Universitas Sriwijaya (Unsri) Palembang, Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Brawijaya (Unbraw) Malang dan lainnya serta 2 universitas luar negeri yakni Universitas Teknologi MARA dan Universitas Malaya (UM) Malaysia melalui program internship.

Melalui peringatan HUT ke-44 MAPPI ini, Budi berharap agar MAPPI tetap dapat memberikan kontribusi dan kesejahteraan khususnya bagi anggota serta untuk bangsa.

Sebagai organisasi yang menginjak dewasa, imbuh Budi, sudah sewajarnya MAPPI memiliki kewajiban untuk meningkatkan kompetensi, integritas, independensi dan profesionalitas anggota melalui pendidkan, pelatihan serta kerjasama dan kolaborasi antarinsititusi baik dengan pemerintah, swasta, universitas, organisasi dalam dan luar negeri.

Budi menyebut bahwa MAPPI selama ini telah berkontribusi aktif dalam menunjang akselerasi ekonomi nasional. Selama 2024, para penilai publik yang tergabung di MAPPI telah mencatat sebanyak Rp 12.000 triliun aset milik swasta. Sedangkan Penilai pemerintah mencatat sebanyak Rp 14.000 triliun aset milik negara.

“Kami memperkirakan aset swasta dan pemerintah yang belum tercatat yaitu 5-6 kali lipat aset nasional saat ini,” terang Budi.

Untuk mengakselerasi penilaian aset baik milik swasta maupun negara, maka Penilai membutuhkan undang-undang sebagai instrumen kepastian hukum. RUU Penilai yang telah diinisiasi oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) seharusnya dapat segera dibahas dan disahkan dengan DPR pada program legislasi nasional (Prolegnas) periode mendatang.

 

Roadmap MAPPI

Sementara itu Direktur Pengawasan dan Pembinaan Profesi Keuangan (DPPPK) Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Erawati mengatakan bahwa di balik tuntutan transparansi, penyelarasan regulasi dan akuntabilitas publik terdapat peluang besar yakni kebutuhan tenaga Penilai dalam setiap proyek infrastruktur dan kekayaan negara yang menempatkan Penilai dalam posisi strategis.

“Oleh karena itu, diperlukan sebuah roadmap agar MAPPI tetap adaptif di setiap zaman sekaligus menjadi panduan strategis dengan inovasi baru, baik dalam sertifikasi maupun tata kelola organisasi,” ujar Erawati.

Dalam rangka memperingati HUT ke-44 ini, selama September – Oktober ini MAPPI telah menyelenggarakan berbagai kegiatan baik di pusat maupun di daerah dengan melibatkan seluruh anggota MAPPI se-Indonesia dan masyarakat. Beberapa kegiatan yang telah terlaksana seperti kegiatan sosial donor darah, memberikan bantuan dan santunan ke panti jompo dan panti asuhan.

Berbagai perlombaan bidang olahraga seperti turnamen mini soccer, tenis meja, bulu tangkis, bilyard, catur, futsal dan mancing juga mewarnai dalam rangkaian HUT kali ini. Untuk bidang seni, MAPPI juga menyelenggarakan lomba fotografi, video pendek, menghias tumpeng serta lomba cipta lirik mars MAPPI.

Dalam acara puncak HUT, MAPPI juga menyelenggarakan diskusi publik bertema Peran Penilai dalam Menunjang Akselerasi Pembangunan Ekonomi Nasional. Diskusi tersebut diadakan untuk memperluas wawasan dan peluang baru bagi anggota dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian ATR/BPN, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan dan DPN MAPPI.

 

Penulis : Farid Syah

Editor : Eka Vanda