MAPPI Terima Usulan Pembentukan DPD Banten

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) Muhammad A Muttaqin menyambut baik usulan dibentuknya Dewan Pengurus Daerah (DPD) MAPPI untuk wilayah Banten atau Jabodetabek. Namun, usulan itu perlu bicarakan dan dimatangkan dulu di antara anggota di wilayah tersebut.

“Profesi ini terus berkembang. Anggota MAPPI juga terus bertambah. Pada saatnya pasti perlu adanya DPD di wilayah ini. Jadi silakan dibicarakan dan dimatangkan dulu,” ujar Muttaqin kepada Media Penilai, Kamis (28/12/2023).

Seperti diberitakan sebelumnya, mantan Wakil Sekretaris 2 DPN MAPPI Rudi Hendrapurnama Syahlani mengusulkan agar segera dibentuk DPD MAPPI untuk wilayah Provinsi Banten atau Jabodetabek. Alasannya, anggota yang berdomisili di wilayah Banten selama ini menginduk ke DPD MAPPI Jawa Barat, yang berkedudukan di Bandung. Karena itu, jaraknya terlalu jauh bagi anggota di wilayah Banten.

Menurut Muttaqin, para anggota MAPPI yang berdomisili di wilayah Banten atau Jabodetabek, jika menginginkan dibentuk DPD sendiri, harus berembuk dulu untuk mencari pilihan terbaik. Jika dibentuk DPD MAPPI Banten, misalnya, yang kemungkinan kedudukannya di Kota Serang, bagaimana dengan anggota yang berdomisili di wilayah Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, atau Tangerang Selatan yang justru lebih dekat dengan wilayah Jabodetabek.

“Yang domisili di wilayah Tangerang, kalau mau ke Serang kan juga jauh. Jadi harus dipertimbangkan secara matang dulu soal ini,” ujar Muttaqin. Menurut Muttaqin, pilihannya masih terbuka, antara membentuk DPD MAPPI Banten atau DPD MAPPI Jabodetabek atau justru dua-duanya.

Muttaqin menambahkan, berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), pembentukan kepengurusan DPD bisa diusulkan oleh anggota atau penunjukan langsung dari DPN. Di antara dua pilihan tersebut, Muttaqin lebih menyarankan agar kepengurusan DPD diusulkan oleh para anggota sendiri.

“Kalau diusulkan oleh DPN, nanti ada kesan DPN menempatkan orang-orangnya di DPD. Jadi lebih baik dibicarakan saja di antara anggota dan diputuskan bersama,” katanya.

Muttaqin kembali menegaskan, pembentukan DPD MAPPI tersebut memang diperlukan seiring dengan pertambahan jumlah anggota di wilayah Jabodetabek dan Banten. Karena, ia juga berharap tidak ada resistensi dari para pengurus DPN jika dibentuk DPD baru.

“Memang kadang masih ada resistensi dari DPN, karena khawatir pembentukan DPD baru bisa mengambil atau mengurangi porsi kerja DPN. Ya menurut saya sepanjang pembagian tugasnya jelas, tidak perlu ada kekhawatiran semacam itu,” ujarnya.

Namun demikian, Muttaqin belum bisa memastikan kapan DPD MAPPI Banten atau Jabodetabek akan dibentuk. DPN, menurutnya, posisinya menunggu usulan dari para anggota di wilayah tersebut. “Bisa saja nanti diusulkan pada waktu pelaksanaan Musyawaran Nasional yang rencananya akan digelar sebelum September 2024. Prinsipnya memang pembentukan DPD itu diperlukan,” tandas Muttaqin.