MAPPI Lantik Penilai Bersertifikat

Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) mengadakan pelantikan penilai bersertifikat di Jakarta, Rabu (1/11/2023). Ada 42 orang yang dilantik sebagai penilai bersertifikat setelah lulus mengikuti ujian sertifikasi penilai (USP). Pelantikan dihadiri oleh Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan Erawati, Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional (DPN) MAPPI Muhammad A Muttaqin, pejabat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian ATR/BPN, dan beberapa pengurus MAPPI.

Acara pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Komite Ujian Sertifikasi Penilai (KUSP) MAPPI Budi Prasodjo, Ketua Umum DPN MAPPI Muhammad A Muttaqin , dan Kepala PPPK Erawati. Setelah itu dilanjutkan dengan acara inti, pelantikan penilai yang telah lulus USP menjadi Penilai Bersertifikat.

Menurut Budi Prasodjo, sebenarnya dalam periode tahun ini, yang telah lulus USP adalah 63 orang, namun karena berbagai hal, yang dapat mengikuti pelantikan hanya 42 orang tersebut. “Mungkin karena jaraknya terlalu jauh, sebab mereka berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, hari ini yang bisa mengikuti pelantikan hanya 42 orang,” kata Budi Prasodjo kepada MediaPenilai.

Sejak diterapkannya USP Penilai pada 1998, menurut Budi Prasodjo, jumlah penilai bersertifikat di Indonesia saat ini mencapai 900 orang. Dari jumlah itu, yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan sebagai penilai publik sebanyak 824 orang. Jika dibuat rerata, menurut Budi Prasodjo, MAPPI rata-rata meluluskan sekitar 30 orang Penilai Bersertifikat per tahun.

Menurut Ketua DPN MAPPI Muhammad A Muttaqin, jika dibandingkan dengan kebutuhannya, jumlah penilai publik sebanyak 824 orang itu sangat kurang. “Idealnya, jumlah penilai publik di Indonesia sekitar 4000-5000. Dibandingkan dengan Singapura yang penduduknya kecil saja, jumlah penilai kita masih kalah,” kata Muhammad A Muttaqin kepada MediaPenilai.

Untuk itu, MAPPI akan terus mengembangkan pendidikan profesi penilai, di antaranya melalui kerja sama dengan perguruan tinggi di berbagai daerah di Indonesia. “Mudah-mudahan ke depan jumlah penilai publik di Indonesia akan semakin banyak,” pungkasnya.