Putu Arshana Terpilih Menjadi Ketua MAPPI Bali-Nusa Tenggara

Anak Agung Putu Arshana Diputra terpilih sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) Bali-Nusa Tenggara (Nusra) dalam Musyawarah Daerah (Musda) III yang berlangsung di Denpasar, Bali, pada Senin, 6 November 2023. Putu Arshana berhasil mengungguli perolehan suara dua calon lainnya, yaitu I Gustu Ngurah Agung Haridira dan Ni Nyoman Tristusini.

Musda yang berlangsung di Aston Grand Ballroom Denpasar berjalan lancar. Acara Musda diawali dengan sosialisasi tentang Rancangan Undang-Undang Penilai yang disampaikan oleh Ketua I Dewan Pengurus Nasional (DPN) MAPPI, Guntur Pramudiyanto, dan seminar tentang standar imbal jasa profesi penilai dengan nara sumber Wakil Sekretaris I DPN MAPPI, Dedi Susanto.

Putu Arshana, yang lahir di Denpasar pada tanggal 30 Januari 1982, akan menjalankan amanah Musda untuk periode 2023-2027. Seorang sarjana teknik dari Universitas Udayana ini menggantikan Ketua DPD MAPPI Bali-Nusra sebelumnya, Astrid Flora Pahliana. Wilayah DPD MAPPI Bali-Nusra mencakup Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Di wilayah ini, jumlah anggotanya mendekati 200 orang.

Putu Arshana telah bekerja di bidang penilaian sejak tahun 2005. Sejak tahun 2015, ia menjadi pengurus DPD MAPPI Bali-Nusra sebagai anggota bidang pendidikan hingga tahun 2019. Sejak tahun 2019 hingga Musda berlangsung pada Senin, 6 November 2023, ia menjabat sebagai Sekretaris DPD MAPPI Bali-Nusra.

Ada dua program unggulan yang akan dijalankan oleh Putu Arshana selama memimpin MAPPI Bali-Nusra dalam empat tahun ke depan. Yang pertama adalah pengembangan profesi dan yang kedua adalah penguatan kerja sama MAPPI dengan pemangku kepentingan jasa penilaian. “Itu adalah prioritas saya ke depan,” kata Putu Arshana kepada Media Penilai.

Untuk pengembangan profesi penilai di wilayah Bali, NTB, dan NTT, Putu Arshana akan menggalakkan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan profesi. Selain untuk meningkatkan jumlah anggota dan penilai di wilayahnya, hal ini juga diperlukan untuk meningkatkan profesionalisme, kompetensi, dan integritas penilai.

“Selain itu, kerja sama dengan stakeholder, terutama pengguna jasa baik di lingkungan pemerintahan maupun swasta, juga akan terus ditingkatkan,” kata Putu Arshana. Ia juga akan terus melakukan sosialisasi sehingga semakin banyak masyarakat umum yang mengenal profesi penilai di wilayahnya.