MAPPI Akan Meningkatkan Pendidikan Penilai

Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) tengah berupaya meningkatkan jumlah perguruan tinggi yang membuka program studi penilai. Hal ini merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan jumlah penilai dan mengenalkan penilai sebagai profesi yang mendukung sektor jasa keuangan kepada masyarakat umum.

Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional (DPN) MAPPI, Muhammad A. Muttaqin, mengakui bahwa profesi penilai publik belum banyak dikenal oleh anak muda sehingga jumlah penilai di Indonesia jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penilai publik di Singapura dan Malaysia. Saat ini, dari 270 juta penduduk Indonesia, hanya ada sekitar 900 orang yang memiliki status sebagai penilai publik.

“Masih banyak yang bertanya, apa itu penilai? Nah, itu adalah salah satu tugas utama kami (MAPPI),” tegasnya kepada Media Penilai belum lama ini.

Ia menduga bahwa salah satu penyebab minimnya pengetahuan anak muda tentang profesi yang cukup bergengsi ini adalah karena belum ada program studi khusus tentang penilaian. Saat ini, yang ada baru berupa program vokasi saja.

“Jika kita lihat, ada fakultas akuntansi untuk akuntan, namun untuk penilaian, hanya Universitas Gajah Mada yang menyelenggarakan program vokasi penilaian,” ungkapnya.

Ia melanjutkan, bahwa saat ini MAPPI tengah menyusun kurikulum pendidikan yang akan disesuaikan dengan sistem perkuliahan yang diharapkan akan mulai diterapkan pada tahun 2024.

“Nantinya, kami akan bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk memasukkan modul kurikulum penilai ke Fakultas Ekonomi, misalnya. Setelah lulus, mereka tinggal mengikuti ujian profesi,” jelasnya.

Sementara ini, ia menyatakan bahwa MAPPI telah berkolaborasi dengan beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Sumatera Utara (USU) Medan, Universitas Brawijaya (UB) Malang, Universitas Padjajaran Bandung, Politeknik Bandung, Universitas Gajah Mada, Universitas Petra, dan Universitas Airlangga.

“Namun, saat ini hanya UGM dan USU yang menyelenggarakan program vokasi penilaian. Universitas Brawijaya juga akan segera menyusul,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa upaya ini tidak hanya berhenti pada tingkat vokasi, tetapi juga akan membuka program studi khusus tentang penilaian. “Kami berharap bahwa di masa depan, akan ada lebih banyak program studi penilaian yang tersedia,” katanya.”