Tajuddin Nur Bakal Geber Pendidikan Penilai di Kaltimra

Tajuddin Nur baru saja terpilih sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltimra) untuk periode 2023-2027. Tajuddin Nur terpilih dalam Musyawarah Daerah (Musda) IV Tahun 2023 yang dilaksanakan pada Selasa, (14/11/2023). Musda tersebut dihadiri Ketua I Dewan Pengurus Nasional (DPN) MAPPI Guntur Pramudiyanto dan Wakil Sekretaris 1 DPN MAPPI Dedi Susanto.

Dalam Musda yang berlangsung cukup meriah tersebut, Tajuddin Nur memperoleh 34 suara dari total 57 suara, mengungguli dua calon lainnya, Victor Hutajulu dan Muryanto. Tajuddin Nur  menggantikan Ketua DPD MAPPI Kaltimra sebelumnya, Yasir Khaulanie. Direncanakan, struktur kepengurusan DPD MAPPI Kaltimra akan dilengkapi dalam Rapat Kerja yang akan dilaksanakan pada Jumat (17/11/2023).

Menurut Tajuddin Nur, kepengurusan DPD MAPPI Kaltimra sebelumnya sudah bagus. Tugasnya sebagai nakhoda baru adalah menjadikannya lebih bagus. “Yang kemarin sudah bagus. Tugas saya sekarang membuat lebih bagus lagi,” kata lelaki kelahiran Samarinda ini kepada Media Penilai.

Untuk itu, ia sudah menyusun sejumlah program unggulan untuk dijalankan dalam empat tahun ke depan. Yang pertama adalah pendidikan profesi dan seminar-seminar terkait dengan peningkatan kompetensi penilai. Ia bertekad akan memperbanyak pelaksanaan pendidikan. Dengan memperbanyak pendidikan, menurutnya, kompetensi penilai bisa terus ditingkatkan.

“Selain itu agar jumlah penilai di sini semakin banyak,” tegasnya. Saat ini, demikian ia menambahkan, jumlah penilai anggota MAPPI di wilayahnya sekitar 95 orang.

Selain pendidikan,  Tajuddin Nur akan berusaha untuk bisa menyelenggarakan ujian sertifikasi penilai di wilayahnya. “Kalau dibolehkan oleh DPN MAPPI, saya ingin pelaksanaan ujian sertifikasi penilai dilaksanakan di sini. Agar semakin mudah penilai di Kaltimra ini ikut ujian sertifikasi,” tutur Tajuddin Nur.

Tajuddin Nur juga menyinggung rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur. Menurutnya, ketika IKN nanti benar-benar pindah, pasti akan terjadi perubahan signifikan karena pusat pemerintahan akan berada di wilayahnya. Dengan begitu, kebutuhan akan profesi penilai juga meningkat.

“Memang masih lama, tapi kita sebagai penilai sudah harus mengantisipasi hal ini dan mempersiapkan diri,” katanya. Usulan agar ujian sertifikasi penilai bisa dilaksanakan di wilayah DPD MAPPI Kaltimra, menurutnya, merupakan bagian dari persiapan menyambut pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kaltim.