MAPPI Sulamapua Sukses Gelar PPL Optimalisasi Aset Daerah

Dewan Pengurus Daerah (DPD) Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulamapua) sukses menggelar Pendidikan Profesional Lanjutan (PPL) bertajuk “Optimalisasi Aset Daerah dan Teknik Penilaian dengan Skema Bangun Guna Serah (BGS)”, Rabu (29/11). PPL yang berlangsung secara online ini diikuti 138 anggota MAPPI dari seluruh Indonesia dan peserta dari masyarakat umum.

PPL menghadirkan narasumber penilai senior Benny Supriyanto. Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) MAPPI Muhammad A Muttaqin juga turut memberikan sambutan. Menurut Ketua DPD MAPPI Sulamapua Abdullah Najang, PPL ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi penilai di wilayahnya.

“PPL terkait optimalisasi barang milik daerah dan barang milik negara sudah beberapa kali dilakukan oleh kawan-kawan di DPD lain, tapi masih dalam tataran yang umum. Kami memandang perlu lebih ke arah teknis. Alhamdulilah, acara berjalan baik sesuai harapan kita, bagaimana teknik penilaian untuk salah satu skema optimalisasi aset, yaitu Bangun Guna Serah atau BGS,” ucap Abdullah Najang kepada Media Penilai, Rabu (29/11/2023).

Abdullah berharap, dari hasil PPL ini akan lebih banyak lagi tenaga penilai eksternal atau independen lantaran ada peningkatan permintaan dari Pemerintah Daerah (Pemda) terkait pengelolaan optimalisasi aset daerah.

“Biasanya Pemda menggunakan kawan-kawan penilai dari pemerintah. Di Sulawesi Selatan saja tenaga penilai pemerintah cuma tiga orang untuk melayani sekian puluh kabupaten/kota. Artinya penilai eksternal atau independen harus siap untuk mendukung,” katanya.

Abdullah juga menegaskan, MAPPI Sulamapua tidak berpuas diri setelah menggelar PPL ini. Tahun depan, ia berencana menggelar beberapa PPL namun dengan skema berbeda. “Tadi banyak peserta yang pertanyaannya cenderung ke skema lain. Maka kita batasi khusus atau prioritas ke BGS saja. Mudah-mudahan kita jadwalkan Januari 2024 nanti akan ada PPL serupa dengan skema kerja sama pengelolaan dan kerja sama pembangunan penyediaan infrastruktur,” tutur Abdullah.

“Kita berharap pesertanya nanti bukan hanya dari anggota MAPPI, tapi ada dari pengguna terutama yang di bidang aset daerah. Pengelola aset di kabupaten/kota atau provinsi bisa kita libatkan supaya nyambung,” katanya.