MAPPI dan INKINDO Rancang Kerja Sama

Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) dan Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) DKI Jakarta akan merancang kerja sama agar kedua organisasi profesi ini dapat bersinergi dalam berbagai kegiatan untuk menunjang pembangunan nasional.

Dalam rangka itu, Dewan Pengurus Provinsi Harian (DPPH) INKINDO DKI Jakarta mengadakan pertemuan dengan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) MAPPI di Sekretariat MAPPI di Jakarta Selatan, Selasa (5/12/2023) pagi. Dalam kunjungan ini, DPPH INKINDO DKI Jakarta dipimpin ketuanya, Pung S Zulkarnain. Sementara itu, dari DPN MAPPI yang hadir adalah Ketua Umum Muhammad A Muttaqin, Ketua 2 Dedy Mohamad Firmanto, Sekretaris Umum Nirwan Lioga, Wakil Sekretaris 2 Muhlis Indrawan, dan Ketua Ikatan Kantor Jasa Penilai Publik (IKJPP) Yufrizal Yusuf.

Pada pertemuan tersebut, mengawali penjelasannya, Pung S Zulkarnain mengatakan bahwa kegiatan INKINDO dan MAPPI memiliki banyak irisan yang bisa disinergikan atau dikerjasamakan. Karena itulah, Pung menganggap kerja sama antara INKINDO dan MAPPI penting untuk dilakukan.

“Kalau secara informal kita sudah sering bekerja sama. Tapi kerja sama secara formal memang belum,” ujar Pung. Padahal, menurutnya, banyak kegiatan anggota INKINDO dan MAPPI yang saling beririsan. Ada kalanya kegiatan anggota INKINDO memerlukan keterlibatan penilai. Dan sebaliknya, Ada kalanya kegiatan anggota MAPPI membutuhkan keterlibatan anggota INKINDO.

“Misalnya dalam pengadaan tanah dan pembuatan Zona Nilai Tanah (ZNT). Di situ banyak pekerjaan-pekerjaan kalau bicara tentang nilai, itu domain MAPPI pastinya. Tapi kenapa itu umumnya didapatkan konsultan. Lalu dalam pekerjaan Land Acquisition and Resettlement Plan (LARP), di situ ada dari konsultan untuk memindahkan penduduk suatu lokasi ke lokasi lain, pasti ada estimasi dari lokasi A ke B biayanya berapa. Yang boleh melakukan itu kan penilai,” Pung memberi contoh.

Jika sudah ada kerja sama, menurut Pung, hal-hal seperti itu sudah bisa dibicarakan sejak awal antara INKINDO dengan MAPPI. “Hal-hal seperti itu akan lebih bagus kalau sudah ada kerja sama sejak awal. Tapi nanti kita perlu diskusi lebih lanjut bagaimana format kerja samanya. Yang penting saat ini kita bersilaturahmi dulu,” ujar Pung.

MAPPI menyambut positif rencana kerja sama tersebut. Menurut Muttaqin, rencana kerja sama ini bisa segera dikerjakan. Dalam waktu dekat, misalnya, antara INKINDO dan MAPPI bisa membuat Memorandum of Understanding (MOU). “Tentu butuh proses untuk menuju ke sana, tapi MOU bisa segera dibuat,” ujar Muttaqin.

Kerja sama ini, menurut Muttaqin, bisa menguatkan masing-masing organisasi, terutama dalam bidang pengembangan kompetensi anggota dan usahanya. “Karena masing-masing punya aturannya dan ada irisannya, kita lakukan kerja sama bukan saling ambil, tapi saling sinergi, saling melengkapi. Yang tidak ada di INKINDO, MAPPI bisa masuk. Begitu pula sebaliknya. Intinya adalah sinergi dan kolaborasi,”  jelas Muttaqin.

Jika kesepakatan kerja sama antara MAPPI dan INKINDO, Pung menambahkan, maka ke depan kedua organisasi ini bisa berjalan beriringan di beberapa proyek, salah satunya Ibu Kota Negara (IKN) yang baru, Nusantara, di Kalimantan Timur.

“Yang paling jelas ZNT adalah pekerjaan paling dekat. Tahun 2024 IKN baru dilakukan penjualan secara umum, di situ ada MAPPI untuk penentuan nilai dan ada juga konsultan buat infrastruktur. Jadi, di IKN ada kita bersama,” ujar Pung.