Ferdinand Pardede, Membangun KJPP dengan Manajemen Kesetaraan

J Ferdinand H Pardede tergolong sukses membangun Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dalam waktu relatif singkat. Ternyata, dalam mengelola KJPP, ia menggunakan “manajemen kesetaraan”.

Pada awalnya Ferdinand tidak menyangka kalau dirinya bisa menjadi seorang penilai dan mendirikan KJPP sendiri, di Jakarta dan Semarang. Semula, ia hanya ingin mengikuti perjalanan kariernya yang dimulai pada tahun 1997 saat bergabung di PT Aktual Kencana Appraiser.

Selama 10 tahun berkarier di sana, Ferdinand mengaku sempat mengikuti ujian untuk menjadi penilai di tahun 2007, dan baru mendapatkan izin penilai pada 2009. Padahal, saat baru bergabung di perusahaan tersebut, dirinya tidak tahu sama sekali tentang penilai dan hanya melihat kalau kantornya itu ada kaitan dengan konsultan serta properti.

“Tahun 2009 itu kan izin penilai dipisah yang jadi spesialisasi. Setelah dapat izin (penilai) diberikan kesempatan pindah ke KJPP, dan akhirnya bergabung dengan teman-teman dan mendirikan KJPP Ferdinand, Danar, Ichsan, dan Rekan (FDI & R). Itu baru berjalan dua tahun dan sudah ada dua kantor di Jakarta serta Semarang,” ucap Ferdinand.

“Ini bagian dari perjalanan karier, dan pas ketemu dengan teman-teman yang sama tujuannya, sepakat dan akhirnya mendirikan KJPP.  Mendirikan usaha ini kan bagian dari aktualisasi Penilai Publik, ketika punya izin dia harus terlibat di KJPP atau bentuk KJPP,” tambahnya.

Dalam menjalani profesi sebagai penilai, pria kelahiran Bandung, Jawa Barat, 12 Mei 1971 ini mengaku lebih banyak suka ketimbang duka, meskipun risikonya beragam, mulai dari tidak dibayar sampai terjerat kasus hukum. Tapi, Ferdinand punya cara tersendiri untuk bisa mengantisipasi risiko-risiko yang dihadapinya saat menerima suatu pekerjaan.

“Pertama biasanya identifikasi klien. Jadi harus bertemu, apa sih tujuan dia, kalau di awal ada niatan-niatan yang menurut kita tidak nyaman, kita langsung tolak. Beberapa kali ada yang mundur di tengah-tengah karena tak ada yang bisa mendukung opini yang dihasilkan. Intinya kalau tidak bisa penuhi, kita tolak,” ujarnya.

Saat membentuk KJPP baru, diakui Ferdinand tidaklah mudah, khususnya dalam mendapatkan klien. Butuh usaha lebih keras untuk meraihnya dan diawali dari sesama teman ketika awal-awal memperoleh pekerjaan. Tentunya, mempertahankan lebih sulit daripada memulai. Oleh sebab itulah Ferdinand mengusung “manajemen kesetaraan” dalam mengelola bisnis KJPP.

Selain itu, faktor kenyamanan juga sangat penting bagi Ferdinand. Oleh sebab itulah KJPP yang dibangun bisa memiliki cabang di Semarang, lantaran ada rekan yang berdomisili di sana ingin bergabung dan nyaman dengan konsep kesetaraan yang diusung.

“KJPP itu modelnya kan partnership atau persekutuan. Artinya ada masing-masing rekan yang setara secara tanggung jawab. Konsep setaranya itu yang dibangun. Setara di dalam hak dan kewajiban, haknya dia bagian dia, kewajiban dia sesuai profesi dan izinnya masing-masing. KJPP kan kalau mau buka harus ada partner yang berizin. Karena konsep kita kesetaraan, siapa yang masuk harus nyaman dulu, bukan narik orang lalu ditempatkan, kita tidak begitu,” ujarnya.

Belasan tahun menggeluti dunia penilai, menurut Ferdinand, tingkat pengetahuan para pengguna jasa terhadap profesi ini masih minim. Mereka seakan melihat penilai masih sebagai pemenuhan syarat belaka, padahal sebenarnya profesi ini juga mendukung pertumbuhan perekonomian.

“Para penilai harus bisa berinovasi, punya diversifikasi jasa lainnya. Kan kita diperkenankan memberikan jasa lainnya, tidak hanya melulu penilaian, bisa kita kembangkan jasa lainnya,” kata Ferdinand tentang salah satu kunci mengembangkan KJPP.