Penilai Diajak Sambut 2024 Penuh Optimisme

Penilai diajak menyambut tahun politik 2024 dengan penuh optimisme. Dunia penilaian juga diharapkan lebih baik dari tahun sebelumnya, terlebih jika Undang-Undang Penilai jadi disahkan tahun ini.

Hal tersebut mengemuka dalam Seminar Nasional bertema “Refleksi 2023 Menuju Resolusi 2024” yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Daerah Masyarakat Profesi Penilai Indinesia (DPD MAPPI) Jawa Tengah, Selasa (9/1/2024). Seminar yang dilaksanakan secara daring ini dibuka oleh Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan Erawati dan diikuti oleh sekitar 900 penilai dari berbagai daerah.

Dalam sambutannya, Erawati mengatakan sepanjang tahun 2023, profesi penilai mengalami dinamika luar biasa. Banyak dimensi yang dapat digunakan untuk melihat dinamika yang terjadi, antara lain dari perspektif asosiasi, industri profesi, dan juga permasalahan baik dalam konteks mitigasi maupun nonmitigasi.

“Saya melihat adanya langkah positif dari Dewan Pimpinan Nasional (DPN) MAPPI untuk mendekatkan diri dengan anggotanya dalam rangka membahas isu-isu tersebut. Kegiatan virtual ini sebagai upaya merangkul semua anggotanya dari seluruh penjuru Nusantara. Hal ini layak untuk diapresiasi,” ujar Erawati.

“Kami berharap kegiatan ini menjadi sarana untuk mempererat dan saling menguatkan sehingga semakin solid dalam menyongsong tantangan di masa mendatang,” imbuhnya.

Sementara itu, dalam sambutannya, Ketua Umum DPN MAPPI Muhammad A Mutaqqin mengajak para penilai kembali merefleksi apa yang sudah dilakukan sepanjang tahun 2023. “Apakah sudah sesuai dengan rencana, kita evaluasi masalah sehingga kita bisa menentukan langkah 2024 lebih baik dari tahun lalu,” ujar Muttaqin.

Melalui refleksi tahun 2023 ini, ia mengajak hal yang baik terus dikembangkan dan kekurangan-kekurangan yang ada diperbaiki agar tahun 2024 lebih baik dari tahun sebelumnya.  “Kami mengajak teman-teman untuk menghadapi tahun 2024 ini dengan optimis, istiqomah. Semoga profesi penilai ke depan lebih baik. Dan 2024 ini RUU Penilai dapat disahkan menjadi UU Penilai sehingga bisa memberikan kemashlahatan bagi kita semua,” ujarnya.

Acara ini juga menghadirkan tiga narasumber, yaitu Ketua 1 DPN MAPPI  Guntur Pramudiyanto, Ketua Komite Ujian Sertifikasi Profesi (KUSP) MAPPI Budi Prasodjo, dan Ketua Dewan Penilai MAPPI Dewi Smaragdina.  Dalam presentasinya, Guntur Pramudiyanto memaparkan peran MAPPI di kancah internasional selama 2023. Dijelaskannya, MAPPI turut berpartisipasi dalam beberapa kegiatan internasional, seperti kegiatan The Internasional Valuations Standards Councio (IVSC), Pan Pacific Congress, dan ASEAN Valuers Association.

“Untuk di Indonesia sendiri, MAPPI berperan dalam kegiatan di sektor keuangan, pertanahan, perpajakan, pengelolaan aset publik, hak kekayaan intelektual, sektor privat, dan sektor energi,” ungkap Guntur.

Selain itu, Guntur juga menjelaskan perkembangan anggota MAPPI yang terus mengalami peningkatan. Menurut Guntur, pada tahun 2022 anggota MAPPI berjumlah 7.590 orang, dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 8.295 orang.

Guntur juga menegaskan agar anggota MAPPI harus siap dengan segala kondisi yang terjadi di masyarakat. “Tahun 2024 ke depan perlu ada strategi utama pengakuan profesi. Sepanjang profesi terjaga, maka asosiasinya akan tetap kuat,” ungkap Guntur.

Sementara itu, Budi Prasodjo mengungkan kecenderungan bisnis Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dan profesi penilai yang terus berkembang. Hal itu tercermin pada pertumbuhan jumlah penilai dan penugasan penilaian. Dalam lima tahun terakhir periode 2019-2023, jumlah penilai bertambah 105 orang, dari 719 menjadi 824. Sementara, pada periode yang sama, jumlah KJPP naik dari 128 menjadi 134, sedangkan jumlah cabang KJPP naik dari 359 menjadi 430.

Dijelaskan Budi, jumlah penugasan penilaian memang mengalami penurunan saat terjadi pandemi Covid-19. Namun, trennya terus naik kembali pasca-pandemi. Misalnya, total jumlah penugasan penilaian mencapai 205.127 pada 2019, turun menjadi 142.072 pada 2020. Namun, mulai naik kembali menjadi 191.988 pada 2021, sedikit turun di tahun 2022 menjadi 186.698. Pada 2023,  berdasarkan data sementara, jumlah penugasan sebanyak 144.267.

“Perkembangannya menunjukkan tendensi naik dan bisnis KJPP akan terus berkembang,” tutur Budi. Untuk mengantisipasi bisnis KJPP dan profesi penilai yang terus berkembang tersebut, menurut Budi, MAPPI juga telah melakukan berbagai langkah, di antaranya melalui peningkatan pendidikan melalui penyempurnaan kurikulum.

“Perlu kerja sama antara organisasi, pelaku, regulator, dan stakeholder dalam memajukan usaha jasa penilaian. Selain itu, sistem pendidikan profesi penilai ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi dan integritas penilai Indonesia,” ujarnya.

Dewi Smaragdina juga optimistis bahwa di tahun 2024 ini profesi penilai akan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, Dewi mengingatkan penilai perlu melakukan mitigasi risiko atas kategori risiko meliputi kerugian keuangan negara, regulasi, reputasi, hukum, kepatuhan, dan fraud. “Ini penting untuk mengurangi permasalahan hukum di masa yang akan datang,” katanya.

Mitigasi diperlukan, menurut Dewi, karena risiko profesi penilai cukup besar. Dewi mencontohkan, dalam tiga tahun terakhir jumlah pengaduan mengalami fluktuatif. Tahun 2021 ada 72 pengaduan, tahun 2022 naik menjadi 94 pengaduan, dan tahun 2023 tercatat 79 pengaduan.

“Berbagai sosialisasi telah dilakukan Dewan Penilai MAPPI sejak 2022 hingga 2023, termasuk yang dilakukan di berbagai DPD agar profesi penilai melakukan mitigasi secara maksimal,” ujarnya.