Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Organisasi

1. Kanal Youtube Mappi Official memiliki 715 subscriber dengan total 35 video dan 21.395 kali ditonton. Mappi Official telah mengunggah serangkaian video dengan tema podcast berjudul “Munas Series”.  Rangkaian podcast tersebut diadakan dalam rangka mengenal lebih dekat kandidat Dewan Penilai (DP), Ketua Ikatan Kantor Jasa Penilai Publik (IKJPP),  Dewan Pengawas Keuangan (DPK) MAPPI periode tahun 2024-2028. Mereka akan dipilih dalam Musyawarah Nasional (Munas) XIII tanggal 10-12 September 2024.

Cek Putra Handalan (CPH) adalah seorang penilai yang berdomisili di Kalimantan Barat dan merupakan ketua DPD MAPPI Kalimantan Barat 2023-2027. Beliau juga seorang advokat, mediator berlisensi Mahkamah Agung, broker properti bersertifikat dan komisaris sebuah Bank Perkreditan Rakyat. Latar belakang pendidikan beliau adalah ilmu hukum dan teknik sipil.

Motivasi beliau mendaftarkan diri sebagai DPK karena beliau telah menjadi pengurus di Kalimantan Barat sejak 2015. Beliau juga diajukan oleh beberapa teman untuk maju pada pesta demokrasi ini. Setelah berdiskusi dan mempertimbangkan, akhirnya beliau memutuskan untuk mendaftarkan diri dikarenakan adanya keinginan untuk memberikan kontribusi yang lebih di tingkat nasional.

Kemudian, terdapat beberapa isu yang beredar di dalam MAPPI bahwa biaya pendidikan MAPPI terlalu tinggi hingga ada anggapan bahwa MAPPI mencari keuntungan dari anggota padahal MAPPI adalah organisasi nirlaba. CPH menanggapi masalah tersebut dengan menjelaskan bahwa DPK itu hak dan tugasnya sudah tertulis secara jelas di AD/ART. Yang pertama, melakukan verifikasi atau pemeriksaam terhadap suatu laporan dan yang kedua, melakukan pengawasan keuangan terhadap seluruh badan organisasi. DPK mempunyai kewenangan memberikan saran dan pendapat kepada Dewan Pimpinan Nasional (DPN) dan mengkomparasi dengan organisasi profesi lain terkait keluhan anggota.  Menurut beliau keluhan anggota tersebut perlu dinormatifkan misalnya dengan melakukan survei yang sifatnya mewakili anggota agar proses pengelolaan keuangan organisasi menjadi lebih baik.

Selain isu di atas, ada anggapan bahwa biaya operasional MAPPI cukup tinggi. CPH berpendapat semua langkah yang menuju efisiensi pengelolaan keuangan MAPPI akan didukung. Beliau menegaskan bahwa mahal pasti ada komparasi yang nantinya bisa didiskusikan untuk kepentingan anggota.

Berikutnya, CPH mengatakan bahwa transparansi keuangan adalah salah satu hal yang diharapkan oleh anggota berdasarkan survei yang dilakukan oleh Media Penilai.  Beliau menjawab bahwa dalam jangka pendek beliau sebagai anggota DPK akan melakukan perbaikan dan penyempurnaan pedoman kerja yang sudah disusun oleh DPK periode sebelumnya. Sedangkan dalam jangka panjang, sifatnya sudah makro dan mikro dan memerlukan langkah strategis.

CPH mengajak para anggota berpartisipasi aktif dalam Munas MAPPI. CPH mengajak memilih dirinya dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan organisasi.