43 Tahun MAPPI dan Target Wujudkan Reformasi Pendidikan bagi Penilai

Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) telah berusia 43 tahun. Bila diibaratkan seorang manusia tentu tak lagi muda. Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) MAPPI Budi Prasodjo pun memastikan upaya memajukan organisasi dan segenap penilai yang bernaung di bawah MAPPI terus berlanjut. Menurut Budi, upaya itu dikaitkan dengan target 100 hari kepengurusan DPN MAPPI periode 2024-2028 yang ia pimpin sejak awal September 2024. Salah satu poin krusial terkait reformasi pendidikan dengan biaya terjangkau bagi insan penilai di Tanah Air.

“Minggu-minggu ini masuk ke target 100 hari, targetnya antara lain mereformasi dan merestrukturisasi pendidikan yang lebih terjangkau,” kata Budi usai Tasyakuran Ulang Tahun (HUT) MAPPI ke-43 di Aloft South Jakarta, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Sabtu (26/10/2024).

Sejauh ini, langkah menghadirkan biaya pendidikan terjangkau bagi penilai sudah direalisasikan oleh Komisi Pendidikan MAPPI dengan menurunkan tarif pendidikan designasi maupun non-designasi. Bahkan, ada juga yang gratis alias tidak dipungut biaya. Badan Pelaksana (Bapel) MAPPI juga menggelar Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) wajib secara gratis pada 31 Oktober dan 5 November 2024. Tak hanya itu, Pendidikan Dasar Penilaian (PDP) 2 Properti juga bisa diakses dengan biaya terjangkau.

Lebih lanjut, Budi menjelaskan, upaya reformasi dan restrukturisasi tersebut juga  menyasar sektor pengajar dengan meredistribusi pengajar-pengajar. Artinya, apabila pengajar dahulu sebagian terkonsentrasi di Jakarta, maka kini keberadaannya menyebar secara merata di daerah.

“Itu dimulai dalam dalam minggu-minggu ini,” kata Budi.

Selain itu, materi pengajaran bagi penilai juga bakal diperkuat dengan aspek kompetensi sehingga lebih bervariasi. Budi menuturkan, pihaknya akan bekerja sama dengan Ikatan Kantor Jasa Penilai Publik (IKJPP) untuk memberikan soft skill kepada para insan penilai. Soft skill sendiri berkaitan dengan kemampuan inter personal menyangkut cara berinteraksi dan bekerja dengan orang lain. Tak kalah penting, Budi menekankan, para penilai juga perlu dibekali entrepreneurship atau kemampuan memulai dan mengelola bisnis dengan cara inovatif dan kreatif untuk menghasilkan nilai tambah.

“Karena percuma kita membuat pendidikan kompetensi segala macem tapi entrepreneurship kurang, itu yang coba kami akulturasi dengan teman-teman di daerah,” ujar Budi menegaskan.

Lebih lanjut, Budi juga menyinggung soal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang merencanakan adanya peraturan-peraturan baru terkait para penilai  di sektor keuangan. Hal ini di antaranya menyangkut Surat Tanda Terdaftar (STTD) bagi penilai publik sektor perbankan. Berikutnya, Budi mengungkapkan, masih terkait program 100 hari,  pihaknya juga bakal menggelar rapat kerja nasional (rakernas) yang direncanakan berlangsung Desember 2024. DPD MAPPI dan Dewan Penilai akan diundang untuk hadir dalam rakernas guna menyusun program unggulan untuk jangka waktu empat tahun ke depan. Diketahui, acara Tasyakuran HUT MAPPI ke-43 ini antara lain dihadiri kepengurusan DPN MAPPI periode 2024-2028, sejumlah tokoh senior MAPPI hingga utusan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Erawati yang juga menghadiri acara ini pun mengapresiasi MAPPI. Menurut dia, dalam usia 43 tahun, MAPPI berkembang sangat pesat.

“(Berkembang) dari segi kompetensi dan perannya dalam perekonomian serta penyusunan regulasi,” kata Erawati.

Ia pun menilai tema HUT MAPPI ke-43 yaitu “Tumbuh Bersama dalam Harmoni untuk Kemajuan dan Keberlanjutan Masa Depan, sangat relevan dengan kebutuhan MAPPI maupun Kemenkeu sebagai regulator.”

“Meresonansi untuk meningkatkan kolaborasi, kebersamaan, dan kemajuan bersama termasuk pertumbuhan ekonomi,” ujar Erawati menambahkan.