Jakarta—Rancangan Undang-Undang (RUU) Penilai dinilai menjadi kebutuhan mendesak untuk menjawab ketidakpastian hukum yang membayangi profesi penilai di Indonesia. Dalam Webinar Nasional yang digelar Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) bertema “Problematika … Read More
Jakarta—Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyampaikan bahwa Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK), Masyita Crystallin, resmi mengakhiri masa tugasnya dan melanjutkan pengabdian sebagai Head of Economic & ESG Strategic … Read More
Tangerang Selatan— Seluruh narasumber dari kementerian dan lembaga menyadari posisi strategis Penilai Pertanahan/Penilai Publik dalam peran menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Para pembicara juga berharap Penilai Pertanahan/Penilai Publik tidak melakukan moratorium … Read More
Tangerang Selatan—Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), Budi Prasodjo menyoroti fenomena kriminalisasi terhadap penilai pertanahan setelah sejumlah penilai ditetapkan sebagai tersangka dalam dua bulan terakhir. … Read More
Jakarta—Peran Penilai di Indonesia semakin strategis dalam menopang pembangunan ekonomi nasional, terutama di sektor keuangan. Namun, kontribusi besar tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan perlindungan hukum yang memadai bagi Profesi Penilai. … Read More
Semarang—Pakar hukum ketatanegaraan Universitas Semarang (USM), Dr. Muhammad Junaidi menegaskan bahwa Penilai tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tidak ditemukan unsur niat jahat (mens rea) dan tindakan kesalahan (actus reus) … Read More
Jakarta—Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menempatkan Penilai sebagai aktor penting dalam memastikan keadilan ganti kerugian. Pasal 9 undang-undang tersebut menyebutkan … Read More
Jakarta—Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), Budi Prasodjo, menyatakan keprihatinan serius atas proses hukum pengadaan tanah yang menyeret Profesi Penilai ke ranah pidana. Menurut dia, … Read More
Jakarta—Sejumlah Penilai terseret proses pemeriksaan oleh aparat penegak hukum (APH), terutama dalam perkara pertanahan dan litigasi, meskipun penilaian dilakukan dalam kerangka profesional. Kondisi ini mendorong Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) … Read More
Jakarta—Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf) menyiapkan skema penguatan pembiayaan ekonomi kreatif melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis kekayaan intelektual (KI). Salah satu kunci realisasi kebijakan tersebut adalah … Read More
