Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) menerbitkan kembali Majalah Media Penilai yang mati suri sejak 2014. Terbitnya kembali Majalah Media Penilai pada Januari 2024 ini melengkapi beragam media yang sebelumnya telah … Read More
Dewan Pengurus Daerah (DPD) Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) Sumatera Barat (Sumbar) menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda), Sabtu (27/1/2024). Beberapa isu strategis dibahas untuk meningkatkan kompetensi anggota MAPPI di wilayah … Read More
Dewan Pengurus Daerah (DPD) Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) Jawa Tengah menyelenggarakan Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) bertajuk “Feasibility Study for Advance” di Rooms Inc Hotel Semarang, Kamis-Jumat, 25-26 Januari 2024. … Read More
Dewan Pengurus Daerah (DPD) Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) Jawa Timur menggelar webinar bertema “Penilaian Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Objek Agunan” pada Rabu, 24 Januari 2024. Kegiatan ini diikuti … Read More
Profesi penilai memiliki peran penting dalam perdagangan karbon untuk program pengurangan emisi. Karena itu, profesi penilai harus memahami perkembangan teknologi dan regulasi yang relevan dengan masalah tersebut. Hal tersebut mengemuka … Read More
Pelaksanaan lelang agunan dengan penetapan nilai limit harus tetap menempatkan konsumen perbankan dalam posisi yang baik. Dalam pelaksanaannya, harus dilengkapi dengan prosedur yang fair dan terbuka. Hal tersebut mengemuka dalam … Read More
Dewan Pengurus Daerah (DPD) Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) Sumatera Utara (Sumut)-Aceh menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda), Kamis (18/1/2024). Di antara hasilnya, peserta Rakerda keberatan adanya kenaikan iuran anggota MAPPI. … Read More
Penetapan nilai limit dalam pelaksanaan lelang menjadi sorotan. Sebab, berpotensi menimbulkan gugatan hukum karena bisa dianggap tidak mencerminkan nilai utang (loan to value), merugikan negara, atau bahkan tidak memenuhi rasa … Read More
Penataan usaha jasa penilai mulai tuntas pada Januari 2010 ketika seluruh kegiatan jasa penilaian sepenuhnya berubah dari Perseroan Terbatas (PT) dan Usaha Jasa Penilai (UJP) menjadi Kantor Jasa Penilai Publik … Read More
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan berencana membentuk kelompok kerja (Pokja) guna mengawal persiapan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penilai. Rencananya, RUU Penilai akan dibahas mulai tahun 2024 ini. Hal … Read More
