Pelaksanaan lelang agunan dengan penetapan nilai limit harus tetap menempatkan konsumen perbankan dalam posisi yang baik. Dalam pelaksanaannya, harus dilengkapi dengan prosedur yang fair dan terbuka. Hal tersebut mengemuka dalam … Read More
Dewan Pengurus Daerah (DPD) Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) Sumatera Utara (Sumut)-Aceh menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda), Kamis (18/1/2024). Di antara hasilnya, peserta Rakerda keberatan adanya kenaikan iuran anggota MAPPI. … Read More
Penetapan nilai limit dalam pelaksanaan lelang menjadi sorotan. Sebab, berpotensi menimbulkan gugatan hukum karena bisa dianggap tidak mencerminkan nilai utang (loan to value), merugikan negara, atau bahkan tidak memenuhi rasa … Read More
Penataan usaha jasa penilai mulai tuntas pada Januari 2010 ketika seluruh kegiatan jasa penilaian sepenuhnya berubah dari Perseroan Terbatas (PT) dan Usaha Jasa Penilai (UJP) menjadi Kantor Jasa Penilai Publik … Read More
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan berencana membentuk kelompok kerja (Pokja) guna mengawal persiapan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penilai. Rencananya, RUU Penilai akan dibahas mulai tahun 2024 ini. Hal … Read More
Penilaian hotel perlu dilakukan penuh kehati-hatian. Sebab, sebagai objek penilaian, hotel merupakan properti bisnis khusus (PBK) yang tergolong rumit. Hal tersebut mengemuka dalam Pendidikan Profesional Lanjutan (PPL) bertema “Penilaian Hotel … Read More
Selama dua dekade, dari 1973 hingga 1994, praktik penilaian di Indonesia belum dilengkapi standar. Baru pada 1994, Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) menerbitkan Standar Penilaian Indonesia (SPI), itu pun dalam … Read More
Jika akhir-akhir ini soal penilai internal menjadi “isu panas”, terutama karena masifnya praktik penilaian yang dilakukan penilai internal bank, sesungguhnya bukanlah hal yang baru. Di masa-masa awal perkembangan profesi penilai … Read More
Penilai diajak menyambut tahun politik 2024 dengan penuh optimisme. Dunia penilaian juga diharapkan lebih baik dari tahun sebelumnya, terlebih jika Undang-Undang Penilai jadi disahkan tahun ini. Hal tersebut mengemuka dalam … Read More
Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK) Kementerian Keuangan akan segera memberlakukan penggunaan QR Code untuk laporan penilaian dari penilai publik. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam industri jasa penilaian. … Read More
