Pemberian keringanan berupa penangguhan pembayaran bagi anggota yang mengajukan keberatan atas kenaikan besaran iuran anggota dianggap bukan sebagai solusi. Solusi yang dinilai tepat adalah pembatalan kenaikan iuran anggota. Hal tersebut … Read More
Meski telah berevolusi selama lebih dari delapan dekade, namun baru akhir-akhir ini Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan menemukan momentumnya dan berhasil menyedot perhatian seluruh dunia. Kehadiran ChatGPT di awal … Read More
Semula, saat masih berada di bawah pengaturan Departemen Perdagangan, bentuk usaha jasa penilai adalah Perseroan Terbatas (PT). Ketika sepenuhnya sudah berada di bawah pengaturan Departemen Keuangan, berganti menjadi Kantor Jasa … Read More
Seperti diceritakan sebelumnya, terbitnya PMK Nomor 57/KMK.017/1996 tentang Penilai Publik menandai babak baru perkembangan profesi penilai di Tanah Air. Sebab, berbeda dengan PMP Nomor 161/KP/VI/1977, di PMK Nomor 57/KMK.017/1996 sudah … Read More
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dikabarkan masih menggodok usulan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) terkait aturan pemberian Surat Tanda Terdaftar (STTD) bagi Penilai Publik yang berpraktik di perbankan. Hal tersebut diungkapkan … Read More
Dewan Pimpinan Nasional Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (DPN MAPPI) mengaku terbuka dalam menanggapi keberatan anggota soal kenaikan iuran anggota MAPPI-S. Bahkan, DPN MAPPI juga akan memberikan solusinya. “Asosiasi terbuka, keberatan … Read More
Memasuki dekade 1990-an, usaha jasa penilaian di Indonesia mulai menemukan bentuk awalnya. Mulai dilengkapi dengan pendidikan profesi, standar penilaian, dan kode etik profesi. Namun, di periode ini pula, profesi penilai … Read More
Keputusan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) menaikkan iuran anggota yang berlaku mulai 2024 dinilai tidak tepat waktu. Selain saat ini kondisi penilai banyak yang mengalami kesulitan, rencana kenaikan iuran anggota … Read More
Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) merevisi besaran iuran anggota yang akan berlaku mulai tahun 2024. Revisi iuran anggota tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 044/KPTS/DPN-MAPPI/XII/2023 tentang Revisi Penetapan Besaran … Read More
Sampai dengan dekade 1980-an, perkembangan industri jasa penilaian di Indonesia masih mencari-cari bentuk. Regulasinya masih sangat longgar. Ibaratnya, siapa saja bisa mendirikan perusahaan jasa penilai. Siapa saja bisa menjadi penilai. … Read More
