Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan berencana membentuk kelompok kerja (Pokja) guna mengawal persiapan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penilai. Rencananya, RUU Penilai akan dibahas mulai tahun 2024 ini. Hal … Read More
Penilaian hotel perlu dilakukan penuh kehati-hatian. Sebab, sebagai objek penilaian, hotel merupakan properti bisnis khusus (PBK) yang tergolong rumit. Hal tersebut mengemuka dalam Pendidikan Profesional Lanjutan (PPL) bertema “Penilaian Hotel … Read More
Selama dua dekade, dari 1973 hingga 1994, praktik penilaian di Indonesia belum dilengkapi standar. Baru pada 1994, Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) menerbitkan Standar Penilaian Indonesia (SPI), itu pun dalam … Read More
Jika akhir-akhir ini soal penilai internal menjadi “isu panas”, terutama karena masifnya praktik penilaian yang dilakukan penilai internal bank, sesungguhnya bukanlah hal yang baru. Di masa-masa awal perkembangan profesi penilai … Read More
Penilai diajak menyambut tahun politik 2024 dengan penuh optimisme. Dunia penilaian juga diharapkan lebih baik dari tahun sebelumnya, terlebih jika Undang-Undang Penilai jadi disahkan tahun ini. Hal tersebut mengemuka dalam … Read More
Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK) Kementerian Keuangan akan segera memberlakukan penggunaan QR Code untuk laporan penilaian dari penilai publik. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam industri jasa penilaian. … Read More
Pemberian keringanan berupa penangguhan pembayaran bagi anggota yang mengajukan keberatan atas kenaikan besaran iuran anggota dianggap bukan sebagai solusi. Solusi yang dinilai tepat adalah pembatalan kenaikan iuran anggota. Hal tersebut … Read More
Meski telah berevolusi selama lebih dari delapan dekade, namun baru akhir-akhir ini Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan menemukan momentumnya dan berhasil menyedot perhatian seluruh dunia. Kehadiran ChatGPT di awal … Read More
Semula, saat masih berada di bawah pengaturan Departemen Perdagangan, bentuk usaha jasa penilai adalah Perseroan Terbatas (PT). Ketika sepenuhnya sudah berada di bawah pengaturan Departemen Keuangan, berganti menjadi Kantor Jasa … Read More
Seperti diceritakan sebelumnya, terbitnya PMK Nomor 57/KMK.017/1996 tentang Penilai Publik menandai babak baru perkembangan profesi penilai di Tanah Air. Sebab, berbeda dengan PMP Nomor 161/KP/VI/1977, di PMK Nomor 57/KMK.017/1996 sudah … Read More
