MAPPI : Penilai Sering Dijadikan “Kambing Hitam” dalam Kasus Pengadaan Tanah

Jakarta—Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menempatkan Penilai sebagai aktor penting dalam memastikan keadilan ganti kerugian. Pasal 9 undang-undang tersebut menyebutkan … Read More

Desakan Moratorium Penilaian Pengadaan Tanah Menguat, MAPPI Diminta Ambil Sikap Tegas

Jakarta—Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) menggelar diskusi secara daring bertajuk Ngopi Pagi: Dinamika Permasalahan Hukum Penilai Pertanahan pada Jumat (21/11/2025). Forum yang dihadiri oleh sejumlah pengurus, penilai publik yang juga … Read More

Tiga Kementerian Dukung Terwujudnya UU Penilai

Jakarta – Pasca berakhirnya gelaran Indonesia International Valuation Conference (IIVC) 2025 yang berlangsung di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD Jakarta pada Kamis-Jumat (23-24/4/2025) lalu, tiga kementerian Republik Indonesia menyatakan dukungannya … Read More