MAPPI : Penilai Sering Dijadikan “Kambing Hitam” dalam Kasus Pengadaan Tanah

Jakarta—Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menempatkan Penilai sebagai aktor penting dalam memastikan keadilan ganti kerugian. Pasal 9 undang-undang tersebut menyebutkan … Read More

Penilai Hadapi Proses Hukum, MAPPI Ingatkan Soal Litigasi Penilaian dan Mitigasi Risiko

Jakarta—Sejumlah Penilai terseret proses pemeriksaan oleh aparat penegak hukum (APH), terutama dalam perkara pertanahan dan litigasi, meskipun penilaian dilakukan dalam kerangka profesional. Kondisi ini mendorong Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) … Read More

SIJ Sebagai Pilar Mutu, Etika dan Keberlanjutan Profesi Penilai

Oleh : Abdullah Fitriantoro, Ketua Ikatan Kantor Jasa Penilai Publik Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (IKJPP MAPPI)   Dalam setiap profesi jasa berbasis keahlian, standar imbalan jasa (SIJ) bukan sekadar angka … Read More

Penilai Kekayaan Intelektual Disiapkan, Pemerintah Dorong KUR Ekraf Berbasis KI

Jakarta—Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf) menyiapkan skema penguatan pembiayaan ekonomi kreatif melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis kekayaan intelektual (KI). Salah satu kunci realisasi kebijakan tersebut adalah … Read More

Desakan Moratorium Penilaian Pengadaan Tanah Menguat, MAPPI Diminta Ambil Sikap Tegas

Jakarta—Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) menggelar diskusi secara daring bertajuk Ngopi Pagi: Dinamika Permasalahan Hukum Penilai Pertanahan pada Jumat (21/11/2025). Forum yang dihadiri oleh sejumlah pengurus, penilai publik yang juga … Read More

Potensi Kerja Sama Pengembangan Ekosistem Pembiayaan Kekayaan Intelektual (KI)

Jakarta—Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) dengan dukungan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan (DPPPK) menginisiasi dinner meeting dan diskusi bersama Michael Kos, IP Finance and Valuation Specialist … Read More

Penilai Didorong Integrasikan Faktor ESG dalam Proses Penilaian Aset

Jakarta—Penilai di Indonesia didorong untuk dapat mengintegrasikan dan memasukkan faktor ESG (Environmental, Social, and Governance) atau faktor keberlanjutan lingkungan, tanggung jawab sosial dan tata kelola yang baik ke dalam proses … Read More

Pan Pacific Congress ke-32 : Delegasi Indonesia Bawakan Isu Dampak Sosial Pengadaan Lahan dan Perubahan Iklim

Singapura—Dua orang delegasi dari Indonesia menjadi narasumber dalam 32nd Pan Pacific Congress (PPC) yang berlangsung di Concorde Hotel Singapure pada 29 September – 2 Oktober 2025. Dalam kongres asosiasi profesi … Read More