Peran Penilai Strategis, Diharapkan Tidak Melakukan Moratorium

Tangerang Selatan— Seluruh narasumber dari kementerian dan lembaga menyadari posisi strategis Penilai Pertanahan/Penilai Publik dalam peran menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Para pembicara juga berharap Penilai Pertanahan/Penilai Publik tidak melakukan moratorium … Read More

MAPPI : Penilai Sering Dijadikan “Kambing Hitam” dalam Kasus Pengadaan Tanah

Jakarta—Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menempatkan Penilai sebagai aktor penting dalam memastikan keadilan ganti kerugian. Pasal 9 undang-undang tersebut menyebutkan … Read More

Penilai Hadapi Proses Hukum, MAPPI Ingatkan Soal Litigasi Penilaian dan Mitigasi Risiko

Jakarta—Sejumlah Penilai terseret proses pemeriksaan oleh aparat penegak hukum (APH), terutama dalam perkara pertanahan dan litigasi, meskipun penilaian dilakukan dalam kerangka profesional. Kondisi ini mendorong Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) … Read More

Desakan Moratorium Penilaian Pengadaan Tanah Menguat, MAPPI Diminta Ambil Sikap Tegas

Jakarta—Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) menggelar diskusi secara daring bertajuk Ngopi Pagi: Dinamika Permasalahan Hukum Penilai Pertanahan pada Jumat (21/11/2025). Forum yang dihadiri oleh sejumlah pengurus, penilai publik yang juga … Read More

Penilai Harus Beradaptasi Agar Bisnis KJPP Tetap Eksis

Ketua I Dewan Pimpinan Nasional Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (DPN MAPPI), Dewi Smaragdina menyampaikan bahwa Penilai harus bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman agar pekerjaan penilaian yang dijalankannya tetap eksis. Hal … Read More