Jakarta—Penilai di Indonesia didorong untuk dapat mengintegrasikan dan memasukkan faktor ESG (Environmental, Social, and Governance) atau faktor keberlanjutan lingkungan, tanggung jawab sosial dan tata kelola yang baik ke dalam proses … Read More
Selain sebagai salah satu persyaratan memperoleh izin penilai publik, pelaksanaan Pendidikan Khusus Penilaian (PKP) 100 penting bagi penilai untuk menjaga dan meningkatkan kompetensi dan profesionalitas. Hal tersebut diungkapkan Ketua Komite … Read More
Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK) Kementerian Keuangan akan segera memberlakukan penggunaan QR Code untuk laporan penilaian dari penilai publik. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam industri jasa penilaian. … Read More
