Undangan Calon DPN, DP, DPK dan Ketua IKJPP
Untuk pertama kalinya pemilihan Ketua Ikatan Kantor Jasa Penilai Publik (IKJPP) akan dilakukan dalam Munas XIII yang akan dilaksanakan pada tanggal 10-12 September 2024 di Hotel Sheraton Grand Jakarta Gandaria City. Munas juga akan memilih Dewan Pengurus Nasional (DPN), Dewan Penilai (DP), Dewan Pengawas Keuangan (DPK) seperti pada Munas XII tahun 2020. Surat undangan calon DPN, DP, DPK dan IKJPP telah diterbitkan pada tanggal 13 Juni 2024 yang menginformasikan bahwa pendaftaran calon DPN, DP, DPK dan IKJPP dilakukan secara online melalui http://munas.mappi.or.id. Jadwal pendaftaran dimulai dengan tahap Pendaftaran dan pemasukan berkas-berkas persyaratan yang dilaksanakan tanggal 14 Juni hingga 15 Juli 2024. Total ada enam tahap pendaftaran yang diakhiri tahap pemilihan DPN, DP, DPK dan IKJPP pada tanggal 12 September 2024.
Beberapa isu hangat menjelang Munas juga muncul di berbagai whatsapp group (wag) penilai seperti kekhawatiran keberlanjutan bisnis Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) karena keberadaan penilai internal. Praktik penilaian yang dilakukan penilai internal kian marak setelah ada relaksasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 2018. Sebelumnya, penilaian aset produktif yang berasal dari debitur atau kelompok peminjam dengan jumlah lebih dari Rp 5 miliar wajib dilakukan penilai independen. Kini, penilaian yang wajib dilakukan penilai independen hanya untuk aset di atas Rp 10 miliar. Artinya, untuk peminjaman dengan jumlah sampai dengan Rp 10 miliar, penilaian asetnya bisa dilakukan oleh penilai internal bank. Aturan ini berlaku untuk bank konvensional dan bank syariah. Pemberlakuan Standar Imbal Jasa (SIJ) 2023 menggantikan SIJ 2017 juga menimbulkan pro kontra karena bisa membuat order penilaian semakin turun dan peran penilai internal makin naik daun.
Kenaikan iuran anggota MAPPI-S juga sempat menimbulkan perbedaan pendapat, sentralisasi pendidikan penilai yang menyebabkan banyak Dewan Pengurus Daerah (DPD) khawatir kehilangan potensi pendapatan juga menjadi perhatian. Perjuangan untuk memiliki Undang-Undang Penilai yang sudah digelorakan sejak tahun 2009 juga masih menjadi agenda utama meski telah memasuki kemajuan signifikan dengan masuknya Rancangan Undang-Undang (RUU) Penilai menjadi skala prioritas program legislasi nasional 2023.
Kita semua berharap bahwa pengurus MAPPI 2024-2028 akan membuat langkah maju dan mampu melayani anggota dengan lebih baik lagi. Untuk itu Media Penilai mengajak para pembaca untuk mengisi polling berikut tentang apa harapan anda sebagai anggota MAPPI terhadap pengurus mendatang.
Like, Comment, Share akan sangat membantu publikasi