DPR dan Kemenkeu Soroti Kerentanan Hukum bagi Penilai

Jakarta — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Kementerian Keuangan menyoroti kerentanan hukum yang dihadapi profesi penilai di tengah meningkatnya kebutuhan jasa penilaian. Keduanya mendorong penguatan melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Penilai untuk memperjelas batas tanggung jawab serta memberikan perlindungan hukum bagi penilai.

Persoalan tersebut mengemuka dalam acara sarasehan dalam rangka HUT ke-45 Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) bertajuk “Retrospeksi 45 Tahun Penilai: Dilema Prospek Bisnis vs. Kerentanan Hukum Penilai” di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (16/10/2026).

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golongan Karya, Assoc. Prof. Dr. Eric Hermawan, menyinggung soal cara memperluas peluang ekonomi tanpa menempatkan penilai sebagai pihak yang menanggung risiko hukum secara tidak proporsional.

Menurut Eric, kebutuhan jasa penilaian terus meluas seiring perkembangan investasi, pembiayaan, pengelolaan aset, dan transformasi ekonomi. Namun, penilai juga menghadapi ekspektasi nilai, tekanan komersial, serta ketidakpastian dalam penanganan sengketa.

“Penilai menghadapi tekanan terhadap hasil penilaian, ketidaklengkapan data dari pemberi tugas, sengketa asumsi dan metodologi, dan risiko pertanggungjawaban perdata, administrasi, hingga pidana,” ungkap Eric.

Eric menawarkan penguatan tata kelola sebagai jalan untuk menyelaraskan peluang ekonomi dan pengelolaan risiko. Langkah tersebut mencakup penerapan standar yang kuat, proses transparan, perlindungan hukum bersyarat, dan pengawasan efektif.

 

Tantangan bagi Penilai

Ia juga mengidentifikasi lima tantangan utama profesi penilai ke depan. Pertama, penggunaan kecerdasan buatan (AI) dan data yang menuntut audit serta akuntabilitas manusia. Kedua, kemunculan aset baru, termasuk aset tidak berwujud (intangible assets), karbon, dan aset kompleks. Ketiga, pemeliharaan independensi penilai dari tekanan klien dan konflik kepentingan.

Tantangan keempat berkaitan dengan penanganan sengketa, terutama pemahaman bahwa perbedaan nilai tidak secara otomatis menunjukkan pelanggaran atau kejahatan. Kelima, tuntutan publik terhadap transparansi, ketertelusuran, dan etika profesi.

Dalam aspek hukum, Eric menekankan pentingnya membedakan perbedaan nilai yang bersumber dari asumsi, waktu, tujuan, dan metode penilaian dengan pelanggaran profesi maupun perbuatan melawan hukum.

Sementara itu, Direktur Penilaian DJKN Kementerian Keuangan, Indriasari Sundoro, menyampaikan bahwa jumlah laporan penilaian DJKN menunjukkan tren peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Pada 2023 tercatat 6.217 laporan, kemudian meningkat menjadi 9.766 laporan pada 2024 dan mencapai 13.289 laporan pada 2025.

Kendati pihaknya mencatat peningkatan layanan, DJKN juga mencatat kerentanan hukum yang dihadapi Penilai Pemerintah. Dalam periode Juni 2025 hingga Maret 2026, terdapat 16 permohonan izin pemberian keterangan oleh aparat penegak hukum (APH).

Kerentanan tersebut berkaitan dengan opini nilai yang merupakan estimasi profesional berdasarkan data dan asumsi pada tanggal tertentu, tetapi kerap dibaca sebagai fakta mutlak.

“Ketika muncul selisih nilai atau persoalan dalam pemanfaatan aset, barang rampasan, hingga penyertaan modal yang berujung pada dugaan tindak pidana korupsi, penilai berisiko terseret dalam proses pidana,” kata Indriasari.

Kondisi tersebut berdampak pada keengganan penilai menerima penugasan berisiko. Selain itu, penilaian juga cenderung defensif dan menjauhi nilai wajar sehingga kualitas penilaian dapat menurun.

 

RUU Pengelolaan Kekayaan Negara

Untuk mengatasi ketiadaan payung hukum setingkat undang-undang, DJKN mendorong pengaturan profesi melalui RUU Penilai dan RUU Pengelolaan Kekayaan Negara (PPKN).

“Selama ini pengaturan profesi penilai baru terdapat dalam peraturan menteri dan lembaga, berbeda dengan sejumlah profesi penunjang sektor keuangan lainnya, seperti advokat, notaris, dan akuntan public,” terang Indriasari.

Materi pengaturan tersebut mencakup kedudukan hukum profesi, kode etik, batasan tanggung jawab, pertanggungjawaban administratif dan pidana, pembentukan Majelis Penilai Indonesia yang independen, serta perlindungan hukum dan pendampingan bagi penilai dalam menjalankan profesinya.

Direktur Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan (DPPPK), Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK) Kementerian Keuangan, Erawati menyatakan bahwa di tengah kebutuhan penilaian yang meluas di berbagai sektor, aspek risiko hukum masih menjadi tantangan tersendiri.

Data pengaduan kepada PPPK dan MAPPI mencatat 106 aduan sepanjang 2025. Sebanyak 85 persen pengaduan disampaikan melalui MAPPI, sedangkan 15 persen lainnya kepada PPPK.

“Berdasarkan kelompok pengadu, aparat penegak hukum (APH) menempati porsi terbesar dengan 42 persen. Berikutnya perusahaan atau perseorangan sebesar 29 persen, pemerintah 15 persen, dan pengacara 13 persen,” ungkap Erawati.

Adapun berdasarkan tujuan penilaian, pengaduan terkait pengadaan tanah mendominasi dengan porsi 40 persen. Kategori lainnya mencapai 36 persen, sedangkan penjaminan utang dan lelang sebesar 25 persen.

 

Penulis : Farid Syah

Penyunting : Eka Vanda