IKJPP Usulkan Opsi PT untuk KJPP guna Mitigasi Risiko Perdata

Jakarta — Persoalan perlindungan hukum bagi Penilai mendapatkan sorotan dari Ikatan Kantor Jasa Penilai Publik (IKJPP) Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI). Ketua IKJPP, Abdullah Fitriantoro mengusulkan wacana penambahan opsi bentuk usaha Perseroan Terbatas (PT) bagi Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk memitigasi risiko perdata yang dapat mengancam keberlanjutan usaha KJPP.

Hal tersebut diusulkan saat sarasehan dalam rangka HUT ke-45 Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) bertajuk Retrospeksi 45 Tahun Penilai: Dilema Prospek Bisnis vs. Kerentanan Hukum Penilai di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (16/10/2026).

Abdullah menjelaskan bahwa tuntutan ganti rugi akan menjadi lebih besar setelah hasil penilaian yang dipersoalkan di kemudian hari berpotensi menimbulkan tanggung jawab berlapis. Risiko tersebut tidak selalu berhenti pada entitas kantor, tetapi juga menyentuh aset pribadi sekutu apabila KJPP menggunakan struktur usaha non-badan hukum.

Berdasarkan ketentuan PMK Nomor 101/PMK.01/2014, bentuk usaha KJPP saat ini terbatas pada perseorangan, persekutuan perdata, atau firma.

Menurut Abdullah, izin Penilai Publik merupakan izin profesional, sedangkan izin usaha KJPP merupakan status badan usaha. “Keduanya berkaitan, tetapi tidak identik,” ungkap Abdullah.

Ia juga menjelaskan bahwa putusan ganti rugi tidak otomatis membuat seluruh harta atau aset pribadi dapat dieksekusi. Penentuan tanggung jawab memerlukan analisis lebih lanjut terhadap bentuk perikatan, kewenangan, serta status kepemilikan harta.

Sebagai pembanding, sambung Abdullah, bentuk usaha PT menawarkan pemisahan kekayaan perusahaan dan harta pribadi pemegang saham. Dalam struktur tersebut, tanggung jawab pemegang saham terbatas pada modal yang disetorkan. “Kondisi ini berbeda dengan persekutuan perdata atau firma yang tidak memiliki pemisahan harta pribadi secara mutlak,” papar Abdullah.

 

Analogi Bentuk PT untuk KJPP

Abdullah menyebut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 Tahun 2026 tentang Konsultan Pajak sebagai preseden penerapan bentuk PT pada profesi penunjang sektor keuangan lainnya. Pasal 16 peraturan tersebut juga mengatur bahwa Kantor Konsultan Pajak dapat berbentuk PT dengan persyaratan khusus, antara lain keterlibatan konsultan pajak sebagai pendiri, direksi, dan komisaris serta kewajiban memperoleh izin dari Menteri Keuangan.

Berdasarkan analogi tersebut, IKJPP menilai bentuk PT bagi KJPP dapat dipadukan dengan sejumlah pengamanan khusus, seperti kendali profesional, asuransi tanggung gugat, modal minimum, audit mutu, serta disiplin profesi.

Wacana perubahan bentuk usaha KJPP tersebut, menurut Abdullah, dapat ditempuh melalui dua jalur. Pertama, revisi PMK dengan menambahkan PT sebagai salah satu bentuk badan usaha dalam izin KJPP. Kedua, melalui RUU Penilaian dengan mencantumkan bentuk badan usaha profesi secara eksplisit beserta batas tanggung jawabnya.

IKJPP menegaskan bahwa usulan tersebut bukan bertujuan meminta kekebalan hukum, melainkan memisahkan risiko usaha dari harta pribadi secara lebih terukur guna memperkuat keberlanjutan usaha dan standar kepatuhan hukum yang setara dengan standar global.

 

Penulis : Farid Syah

Penyunting : Eka Vanda